Rapat Paripurna DPRD Sulut Sepakati Ranperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2018 Jadi Perda

0
238
DPRD Sulut menggelar rapat paripurna untuk melakukan kesepakatan penetapan RanperdaL aporan Pertanggunganjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2018 menjadi Perda, Senin (8/7/2019).
DPRD Sulut menggelar rapat paripurna untuk melakukan kesepakatan penetapan RanperdaL aporan Pertanggunganjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2018 menjadi Perda, Senin (8/7/2019).

ADVERTORIAL, CINTASULUT.COM,- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Senin (8/7/2019) menggelar rapat paripurna untuk melakukan kesepakatan penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Laporan Pertanggunganjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2018 yang ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda). Rapat paripurna yang dihadiri langsung oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey itu berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Sulut di bilangan Kairagi, Manado. Rapat dipimpin Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw didampingi tiga wakil ketua, yakni Wenny Lumentut, Marthen Manopo, dan Stevanus Vreeke Runtu
Setelah penyerahan buku Laporan Pertanggunganjawaban APBD Tahun 2018, Gubernur dan Ketua DPRD Sulut menjadi Perda.Pemprov dan Dewan Sulut menunjukkan hasilnya kepada seluruh hadiran yang hadir pada rapat paripurna tersebut.

Penyerahan buku laporan pertanggunganjawaban APBD Tahun anggaran 2018 menjadi Perda. Ketua DPRD Sulut kepada Gubernur.
Penyerahan buku laporan pertanggunganjawaban APBD Tahun anggaran 2018 menjadi Perda dari Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw kepada Gubernur Olly Dondokambey.

Dalam rapat paripurna tersebut, Dewan Sulut memberikan 23 poin catatan kepada Gubernur sebagai bahan evaluasi untuk ditindalanjuti demi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Ke-23 poin catatan tersebut dibacakan oleh personil Badan Anggaran (Banggar) Edwin Yerry Lontoh SE di hadapan Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE.
Menanggapi 23 poin catatan yang dirangkum oleh tim Banggar DPRD Sulut setelah melakukan pertemuan dengan Tim anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) itu, Gubernur Olly Dondokambey SE  menyambut positif serta mengapresiasi upaya DPRD  Sulut yang telah bekerja  secara maksimal bersama pihak eksekutif membahas pertanggungjawaban.

Para Anggota Dewan menghadiri rapat paripurna.
Para Anggota Dewan menghadiri rapat paripurna.
Para Anggota Dewan menghadiri rapat paripurna.
Para Anggota Dewan menghadiri rapat paripurna.

“Saya atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi- tingginya kepada Ketua, para Wakil Ketua, dan segenap Anggota DPRD Sulut, atas penyelenggaraan rapat paripurna ini, sekaligus keputusan diterimanya menjadi sebuah aturan hukum (Perda),” jelas Olly Dondokambey SE di sela sela rapat paripurna tersebut.
Dikatakan Gubernur, dalam siklus penyelenggaraan Pemerintahan, tahapan pertanggungjawaban memiliki bobot yang tinggi karena substansi utama dari tahapan ini adalah kesinambungan proses pembangunan daerah yang berkorelasi dengan pembangunan bangsa.
“Melalui tahapan ini kita akan mampu mengukur keberhasilan proses pembangunan yang telah dilaksanakan, sekaligus mengambil patokan atau tolak ukur guna penyelenggaraan pembangunan kedepan,” ucap Gubernur Sulut.

Rapat paripurna turut dihadiri oleh unsur Forkopimda Sulut.
Rapat paripurna turut dihadiri oleh unsur Forkopimda Sulut.

Dari 23 catatan rekomendasi  yang disampaikan DPRD dalam rapat paripurna tersebut, setidaknya ada 5 hal yang menjadi perhatian khusus Gubernur  Olly Dondokambey, tentunya tidak juga mengabaikan kegiatan pembangunan lainnya. Namun sebagai Pemerintah Provinsi, menurut Gubernur, pihaknya akan melakukan hal itu sesuai kebutuhan yang sangat mendesak.
Adapun lima poin tersebut di antaranya soal alokasi anggaran yang harus dilaksanakan secara merata, selain itu tindak lanjut Pemerintah terkait aspirasi masyarakat dalam setiap kegiatan reses anggota DPRD diharapkan dapat dilaksanakan Pemerintah termasuk masalah menurunnya harga kopra di tingkat petani, infrastruktur, dan pariwisata.
Menurut Olly, banyak program daerah yang telah bersinergi dengan program nasional. Salah satunya yang sudah dan sementara dilakukan yaitu intervensi untuk percepatan pembangunan infrastruktur termasuk aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam setiap kegiatan reses DPRD.
Terkait masalah kopra yang menjadi keluhan petani, dikatakan Olly, telah ditindaklanjuti pemerintah dengan melakukan koordinasi bersama pemerintah pusat untuk regulasi pajak pertanian.* (Advertorial)

==========
Tulisan lain:

LEAVE A REPLY