Rapat Pembahasan RAPBD 2018, Perjalanan Dinas OD-SK Jadi Trending Topic

0
29
Komisi II DPRD Sulut saat rapat pembahasan RAPBD 2018, Jumat (10/11/2017) bersama Biro Umum Pemprov Sulut.
Komisi II DPRD Sulut saat rapat pembahasan RAPBD 2018, Jumat (10/11/2017) bersama Biro Umum Pemprov Sulut.

CINTASULUT.COM,- Luar biasa apa yang dicontohkan pemimpin daerah Nyiur Melambai ini. Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulut, Olly Dondokambey-Steven Kandouw. Kedua pemimpin Sulut ini sukses menerapkan penghematan anggaran termasuk perjalanan dinas keduaya.
Untuk tahun 2018, anggaran perjalanan dinas untuk pejabat Pemprov yaitu Gubernur, Wakil Gubernur, Sekprov, dan para asisten hanya dianggarkan Rp1,5 miliar. Padahal, jadwal kunjungan hingga ke luar negeri untuk promosi sekaligus menjalin kerja sama dengan negara lain begitu padat.
Sikap OD-SK ini tentu saja jadi tamparan keras bagi SKPD dan jajaran di Pemerintahan Provinsi Sulut.
Namun terkait hal ini, Komisi II Bidang Keuangan dan Ekonomi DPRD Sulut yang diketuai Cindy Wurangian menilai anggaran tersebut sangat sedikit.
Seperti dikatakan Rocky Wowor, Sekretaris Komisi II. Menurutnya, melihat realita sepak terjang Gubernur Sulut, maka anggaran tersebut sangat sedikit.
“Apalagi Gubernur juga tokoh nasional dan banyak program yang harus dilaksanakan Gubernur ke luar daerah maupun luar negeri. Anggaran yang ditata dalam RKA ini harus dirubah,” ujar Wowor saat dengar pendapat RAPBD 2018, Jumat (10/11/2017) lalu.
Anggota Komisi II Rasky Mokodompit menambahkan, di saat Gubernur sering melakukan perjalanan dinas dengan anggaran pribadi maka kewibawaan gubernur tersebut menjadi tamparan bagi Biro Umum.
“Apalagi yang terungkap Gubernur sering menggunakan dana pribadi untuk tugas luar daerah, jelas itu jadi tamparan bagi Biro Umum,” tegas dia.
Karo Umum Clay Dondokambey mengakui hal tersebut dan menunggu arahan dari pimpinan DPRD selanjutnya.
“Dalam hal ini Pimpinan Komisi II,” ujar Clay.
Lanjut diungkapkan Clay, untuk perjalanan dinas 2017 dianggarkan sebesar Rp5,7 Miliar.
“Tahun lalu di Biro Protokol sebesar 5,7 Miliar. Kita juga harus sesuaikan dengan Pagu yang diberikan, tidak bisa mempertahankan atau dipaksakan Pagu 5,7 Miliar tersebut di tahun 2018,” ungkap Clay.
“Terkadang kita juga harus memberikan masukan kepada Gubernur mana yang bisa dibiayai dengan perjalan dinas dan mana yang tidak bisa dibiayai dengan perjalanan dinas,” pungkas Clay.
Diketahui, rapat pembahasan RAPBD Komisi II dengan Biro Umum Pemprov Sulut diskors guna koordinasi kembali besaran anggaran tersebut dengan Badan Keuangan dan Sekretaris Provinsi Sulut.* (jane)

==========
Tulisan lain:

LEAVE A REPLY