Reses di Empat Titik, Lombok Terima Keluhan Terkait Bantuan Pemerintah Sistem Kelompok

0
29
Billy Lombok, Anggota DPRD Sulut saat gelar reses di Kecamatan Tenga, Kabupaten Minsel.
Billy Lombok, Anggota DPRD Sulut saat gelar reses di Kecamatan Tenga, Kabupaten Minsel.

CINTASULUT.COM,- Billy Lombok, salah satu Anggota DPRD Sulut menerima aspirasi terkait bantuan pemerintah dengan menggunakan sistem kelompok. Hal ini disampaikan saat dirinya melaksanakan reses 1, dimulai 28 April hingga 8 Mei 2017.
Seperti disampaikan Alter, salah satu peserta reses di Desa Pakuure, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan beberapa hari yang lalu.
“Mohon agar dicarikan jalan keluar untuk modal usaha, apakah dalam bentuk KUR atau seperti apa, karena bantuan selama ini dalam bentuk kelompok dan diharuskan jumlah anggota kelompok banyak sehingga tidak terlalu dirasakan manfaatnya,” ujar dia.
Lain lagi aspirasi disampaikan warga Desa Boyong Atas, umumnya rakyat mempersoalkan tanah negara serta operasional salah satu perusahaan besar, dan banyak masalah BPJS Kesehatan serta operasional rumah sakit.
“Kami pernah sudah akan dioperasi tapi diminta antri dan didahulukan orang lain yang statusnya tidak segawat kami. Juga, pernah ada warga yang sudah diminta operasi tapi ternyata tumor atau kanker tidak ada, bahkan ada rekan pelayanan kami di daerah lain yang datang ke rumah sakit hanya sakit ringan setelah di suntik kemudian menggelepar lalu meninggal. Kami juga berharap diperjuangkan untuk tanah negara disini, agar bisa dikelola warga, bahkan bisa dibangun balai desa, lapangan olahraga, dan infrastruktur lainnya. Alasan tidak adanya balai desa kami karena lahan kampung sangat terbatas,” keluh Jhonly.
Menanggapi semua aspirasi tersebut, Lombok yang pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Pelayanan Pemuda Sinode GMIM periode 2005-2014 ini mengatakan, akan mengecek berbagai hal yang disampaikan, kemudian akan memperjuangkan sesuai kewenangan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
“Tugas kami memang untuk masyarakat, tidak ada yang lain. Jadi ini akan segera kami proses dan sampaikan ke pihak eksekutif,” pungkas personil Komisi II bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Sulut ini.* (jane)

==========

Tulisan lain:

LEAVE A REPLY