Reses Nick Lomban, Status Tanah, WNA, Pengadaan Tower dan Bantuan Pemerintah Jadi Trand Topik Masyarakat Aertembaga

0
10
Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dari Partai NasDem, Nick Adicipta Lomban, menggelar Reses I Tahun 2019 dii aula kantor Kecamatan Aertembaga Kota Bitung, belum lama ini.
Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dari Partai NasDem, Nick Adicipta Lomban, menggelar Reses I Tahun 2019 di aula kantor Kecamatan Aertembaga Kota Bitung, belum lama ini.

CINTASULUT.COM,- Nick Adicipta Lomban, salah satu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dari Partai NasDem menggelar Reses I Tahun 2019 yang dilaksanakan di aula kantor Kecamatan Aertembaga Kota Bitung, belum lama ini.
Reses yang dihadiri langsung Camat Aertembaga, Rolien Dipan, S.Sos, Pejabat Kelurahan, beserta masyarakat menghasilkan banyak aspirasi termasuk, status tanah, Warga Negara Asing (WNA), bantuan pemerintah Provinsi/Kota yang dinilai tidak tepat sasaran, ketersediaan air bersih, pendidikan, infrastruktur jalan, drainase, dan pembangunan tower.
Seperti yang disampaikan Lurah Winenet 2, dimana kantor lurah tempat dirinya melaksanakan tugas dan kerja dibangun di atas tanah yang tidak jelas.
“Tidak layak ditempati karena tidak jelas status tanah. Selain itu kondisi kantor banyak yang rusak,” ujar Lurah Winenet di reses.
Begitu pula yang disampaikan Lurah Aertembaga 1.

Suasana reses Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dari Partai NasDem, Nick Adicipta Lomban,  di aula kantor Kecamatan Aertembaga Kota Bitung, belum lama ini.
Suasana reses Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dari Partai NasDem, Nick Adicipta Lomban, di aula kantor Kecamatan Aertembaga Kota Bitung, belum lama ini.

Lain lagi yang disampaikan Lurah Tandurusa. Dikatakannya masih banyak masyarakat tinggal di tanah negara.
“Butuh status jelas. Ada 33 KK di selat Pol Air, sudah difasilitasi ke pemerintah setempat tapi belum ada jawaban,” ujar dia.
Sedangkan aspirasi Kelurahan Pinangunian yang disampaikan sekretaris kelurahan mengatakan, Pinangunian masuk wilayah cagar alam sementara komunikasi lewat seluler tidak lancar karena tidak adanya tower dekat wilayah itu.
Menanggapi semua aspirasi dari masyarakat, Nick Adicipta Lomban menuturkan bahwa mengenai permasalahan tanah ini, setelah masa reses berakhir, akan segera dirapatkan dengan fraksi dan staf ahli NasDem, untuk melihat asas hukum dan kewenangannya.
“Mengatasi permasalahan tanah ini, memang gampang-gampang susah. Banyak tantangan. Jadi, apa yang sudah disampaikan mengenai permasalahan tanah, setelah reses-reses ini akan kami rapatkan bersama di fraksi. Saya pribadi bersama tenaga ahli, untuk kemudian kami lihat asas-asas hukum yang terkait tentang itu. Kemudian, kewenangan-kewenangannya seperti apa, agar kami tidak salah menanggapi. Kemudian, kami juga akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota, dalam hal ini Wali Kota dan jajarannya, dan juga Pemerintah Provinsi, termasuk di dalamnya BPN/ATR,” tutur Politisi NasDem ini.
Dikatakan Nick, selaku anggota DPRD Sulut, secara pribadi dirinya akan berkomunikasi dengan Wali Kota Bitung untuk menjawab permasalahan tanah dan aset-aset.
“Yang saya lihat adalah kebanyakan permasalahan yang berhubungan dengan Kota Bitung dan bukan jobnya Provinsi. Tapi berhubungan dengan infrastruktur seperti jalan. Sebagai contoh, jalan Sarundayang, iru merupakan kewenangan Provinsi. Nanti akan dilihat, jalan yang disampaikan adalah kewenangan Kota, akan ditindaklanjuti. Yamg pasti, semua aspirasi yang ada ini, pasti akan ditindaklanjuti. Tetapi memang, kalau bicara APBD baik Provinsi maupun Kota Bitung, kita punya keterbatasan. Semuanya akhirnya kembali sesuai dengan kemampuan daerah, Provinsi atau Kota. Yang pasti harus ada skala prioritas di dalamnya,” kata Putra Wali Kota Bitung ini.
Terkait masalah tidak adanya tower sebagai penghubung komunikasi, Nick menyampaikan akan berkomunikasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) dan tentunya berkoordinasi dengan dinas terkait di Kota Bitung dan Provinsi Sulut.
Begitupun dengan permasalahan air bersih, WNA, lampu jalan, rumah nelayan, Nick menyebutkan akan menindaklanjuti semuanya itu dan berkoordinasi dengan Permerintah Provinsi Sulawesi Utara serta Kota Bitung.
“Semoga apa yang disampaikan bapak/ibu, saya lihat ini paling banyak kewenangan Kota Bitung, nanti juga secara tertulis akan saya sampaikan kepada Wali Kota Bitung. Jangan sampai permasalahan ini sama seperti mereka katakan hanya sampai di kulit air, permasalahan yang di dalam tidak ketahuan. Nah, itu juga jadi tanggung jawab saya. Karena mengawal Pemerintahan Kota Bitung, sebagai anak juga kepada orang tua, saya harus kawal. Tetapi juga sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, tanggung jawab saya, ada di provinsi sana, tapi juga dapil saya, otomatis mitra kerja saya juga adalah pemerintah Kota Bitung,” ungkapnya.
Lanjut Nick, ”Jadi, yang menjadi kewenangan Kota sudah saya dengar, secara politik akan kita tindaklanjuti, dan yang menjadi kewenangan Provinsi, akan kita kaji kemudian kita laporkan keluhan yang disampaikan masyarakat dan pemerintah Kota Bitung, kemudian nanti akan kita kaji dan akan kita dorong, agar nanti ujung-ujungnya dapat dianggarkan,” jawab Nick.* (jane)

==========
Tulisan lain:

LEAVE A REPLY