Rindu Tegaskan, Uang 10 Juta Untuk Mantan KADISPORA Sitaro Milik Pribadi

0
31

 

Bendahara SMP N 1 Siau Timur, Kaksat Rindu saat memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan kasus dugaan Tipikor DAK pendidikan Kepulauan Sitaro, Senin (4/6/2018) siang.
Bendahara SMP N 1 Siau Timur, Kaksat Rindu saat memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan kasus dugaan Tipikor DAK pendidikan Kepulauan Sitaro, Senin (4/6/2018) siang.

CINTASULUT.COM,- Kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan TA 2012, yang menghantar mantan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Siau-Tagulandang -Biaro (Sitaro), SWK alias Katiandago(58) ke Pengadilan Tipikor Manado terus bergulir.
Agenda kali ini mendengarkan keterangan saksi A D Change sekaligus mendengarkan keterangan terdakwa.
Saat sidang berlangsung, Senin (4/6/2018) siang, saksi yang notabene adalah bendahara di SMP Negeri 1 Siau Timur, Kaksat Rindu mengaku pernah menyerahkan uang sejumlah Rp10 juta kepada Kepala Sekolah (Kepsek) yaitu atasannya untuk diserahkan kepada Kadispora (terdakwa), namun dikembalikan lagi dengan alasan ditolak Kadispora.
“Ya, esoknya dikembalikan lagi oleh kepsek karena Ibu Kadis tidak ingin menerimanya,” tutur saksi di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Hj. Halidjah Wally dengan anggota Ady Putra dan Emma Ellyani dengan PP Deitje Wior.
Bahkan, saksi mengaku uang berbandro Rp10 juta tersebut adalah miliknya pribadi.
“Iya pak itu uang saya sendiri. DAK sudah habis terpakai,” aku Rindu.
Rindu pun mengungkapkan, bila sekolahnya tidak memberikan potongan 12 persen.
“Saya tidak setor potongan yang 12 persen itu, karena menurut Ibu Kadis saat saya tanya lewat telpon tidak ada potongan tersebut selain pajak 11,5 persen,” ungkap dia, seraya mengatakan bila Kadispora ketika dihubungi berada di Makasar.
Namun demikian, saksi mengaku bila potongan 12 persen tersebut hanya didengar lewat teman-teman sekolah lain yang sebagian sudah menyetor kepada Djayen Posumah.
Adapun menurut saksi, bantuan DAK yang diterima sekitar Rp180 juta-an. “Ada dua ruangan masing-masing sekitar 90 jutaan. Dan itu dua tahap. Tahap pertama bulan september, tahap kedua bulan november,” terang dia.
Sementara pada keterangan terdakwa, mantan Kadispora Sitaro ini tak menepis bila dirinya pernah menerima sejumlah uang di tempat yang berbeda.
Diketahui, sebagaimana dalam dakwaan, kasus ini terjadi selang waktu Desember 2012-Januari 2013, bertempat di kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Dikpora) Kabupaten Kepulauan Siau-Tagulandang -Biaro (Sitaro). Saat itu Dinas Dikpora Sitaro menerima DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pendidikan sebesar Rp13.862 miliar dari APBN. Ditambah dana pendampingan dari Dana Alokasi Khusus (DAU) yang bersumber dari APBD Kab Kepl Sitaro sebesar Rp1.386.200.000, sehingga keseluruhan dana Rp15.248.200.000.
DAK bidang Pendidikan tahun 2012 dipergunakan untuk kegiatan pengadaan peralatan laboratorium bahasa SMP, rehabilitasi ruang kelas SD dan SMP, serta pembangunan perpustakaan SD dan perabotnya.
Berdasarkan hasil perhitungan para saksi kepala sekolah, terdapat 40-an sekolah yang menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK pendidikan.
Ditemukan jumlah keseluruhan Rp912.892.200, dengan rincian uang yang dipungut saksi Posumah sebesar Rp659.492.200 yang kemudian diserahkan kepada saksi Kabuhung. Sementara hal yang sama, dikumpulkan Kabuhung sebesar Rp152.400.000. Dan jumlah yang dikumpulkan Kadis Katiandago (terdakwa), sebesar Rp101 juta.
Atas perbuatan tersebut, JPU menjeratnya dengan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 juncto Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f, Pasal 18 Undang-Undang (UU) 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah oleh UU Nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
Sedangkan, dari jumlah kerugian negara tersebut terdakwa telah mengembalikan uang negara sebesar Rp101 juta.* (jane)

==========

Tulisan lain:

SHARE

LEAVE A REPLY