RPJMD 2017 Meningkat 17 Persen, Ini Penjelasan Gubernur

0
86
Gubernur Sulut Olly Dondokambey saat menguraikan ranperda APBD Sulut 2017 dalam rapat paripurna DPRD Sulut.
Gubernur Sulut Olly Dondokambey saat menguraikan ranperda APBD Sulut 2017 dalam rapat paripurna DPRD Sulut.

CINTASULUT.COM,- Dalam Tahun Anggaran 2017 total belanja Ranperda APBD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mengalami peningkatan sebesar 17 persen. Hal itu dijelaskan Gubernur Sulut Olly Dondokambey pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulut, Selasa (15/11/2016) siang kemarin.  Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Ranperda APBD Provinsi Sulut TA 2017 itu dipimpin Ketua DPRD Andrei Angouw.
Gubernur menguraikan, untuk Pendapatan Daerah (Patda) ditargetkan  sebesar Rp3.556.372.800.000, meningkat 22 persen dibanding pendapatan tahun 2016.  Pendapatan daerah tersebut diperolehnya dari pendapatan asli daerah sebesar Rp1.076.342.496.000, dana perimbangan Rp2.429.190.571.000, serta lain-lain patda sebesar Rp50.839.733.000.
Sementara Belanja ditargetkan sebesar Rp3.572.342.500.000, meningkat sebesar 17 persen dibanding belanja tahun ini yang mencapai Rp3.060.766.551.091. Belanja tersebut terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp2.097.592.680.000 dan belanja langsung Rp1.474.749.820.000.
Pembiayaan daerah sebesar Rp15.969.700.000, yang terdiri dari penerimaan pembiayaan Rp45.969.700.000 merupakan perkiraan Silpa dan pengeluaran pembiayaan Rp30.000.000.000 untuk penyertaan modal investasi pada BUMD PT Bank SulutGo dan PT Sulut Membangun.
Sementara untuk program prioritas dan kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah seperti urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dialokasikan anggaran sebesar Rp826.242.400.000 guna membiayai kegiatan strategis.  Kegiatan dimaksud antara lain pemeliharaan jalan dan jembatan, rehabilitasi saluran irigasi, penataan ruang, sanitasi, dan persampahan.
Kegiatan lain di antaranya upaya memperkuat Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Di bidang pendidikan di antaranya pelaksanaan paket C untuk 1.000 peserta persamaan SMA/SMK, bea siswa 2.000 siswa kurang mampu/miskin, program kerjasama dengan perguruan tinggi yang diperuntukkan bagi peralatan laboratorium, dan Data Base Centre yang nantinya dapat digunakan untuk konektivitas ujian nasional berbasis komputer sehingga banyak siswa SMA/SMK yang akan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi.
Di bidang kesehatan, meningkatkan keselamatan ibu melahirkan dan anak, perbaikan gizi masyarakat, serta pelayanan kesehatan di daerah terpencil, kepulauan dan perbatasan serta masyarakat miskin.  Sedangkan di bidang kesejahteraan yaitu pemberian bantuan stimulan perumahan swadaya dan pengadaan tanah untuk indrastruktur bagi kepentingan umum, pembangunan rumah layak huni untuk 400 rumah fakir miskin, dan pelaksanaan program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK).
Sementara urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dialokasikan anggaran sebesar Rp133.711.909.000.- Alokasi anggaran ini di peruntukan  bagi kegiatan srategis di antaranya pelatihan kepada 1.008 calon tenaga kerja, 415 wirausaha baru yang diikuti dengan pemberian bantuan peralatan produksi, peningkatan kualitas hidup perempuan dalam bentuk pelatihan keahlian disertai dengan pemberian bantuan peralatan, pembangunan lumbung pangan di Marore, pengadaan kendaraan Truk Ambrol Sampah untuk penanganan sampah, kegiatan bina Desa, penyusunan DED Break Water dan Trem berbasis Rel, pemberian  bantuan angkutan mobil pick up untuk wilayah perbatasan, pembangunan Command Centre, pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu, dan pembangunan kebudayaan daerah.
Urusan pilihan dialokasikan anggaran sebesar Rp154.097.013.000 untuk membiayai kegiatan utama seperti pembangunan sekolah pertanian, pengadaan bibit pertanian dan peternakan, pengadaan vaksin rabies, pengadaan bibit kelapa, cengkih, pala dan kakao, pembangunan dam untuk Daerah Aliran Sungai, pengadaan Solar Home System untuk masyarakat miskin, pengadaan PLTS Communal dan Genset untuk daerah kepulauan, penataan dan revitalisasi kawasan pariwisata, pengadaan katinting dan motor temple, serta pemberdayaan usaha ekonomi nelayan.
Sedangkan terkait dengan urusan penunjang dialokasikan anggaran sebesar Rp358.698.498.000 untuk membiayai kegiatan strategis antara lain, pembangunan Anjungan Sulut di Taman Mini Indonesia Indah, E-Performance serta integrasi SIMPEG dan E-absen, pelaksanaan Assesment Aparatur Sipil Negara,  perencanaan pembangunan Gedung Badan Diklat, revisi perda RPJPD, RPJMD Provinsi Sulut dan Revisi RPJPD, RPJMD 15 Kab/Kota, pematangan lahan untuk pembangunan rumah korban banjir, upaya mempertahankan opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).* (jane)

LEAVE A REPLY