Sekot Tomohon Jadi Saksi, Sidang Dugaan Korupsi Pengadaan Komputer dan Aplikasi PBB Terus Bergulir di Pengadilan Tipikor

0
202
Harold Victor Loloan, Sekot Tomohon, Jadi Saksi dalam Sidang Dugaan Korupsi Pengadaan Komputer dan Aplikasi PBB online di Pengadilan Tipikor,
Harold Victor Loloan, Sekot Tomohon, Jadi Saksi dalam Sidang Dugaan Korupsi Pengadaan Komputer dan Aplikasi PBB online di Pengadilan Tipikor,

TOMOHON, CINTASULUT.COM,- Kasus dugaan korupsi pengadaan komputer dan aplikasi pajak bumi dan bangunan (PBB) online di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah (DPPKBMD) Kota Tomohon dengan terdakwa JEI alias Jerry terus bergulir di pengadilan Tipikor. Kali ini menghadirkan Sekretaris Kota Tomohon sebagai saksi yang kala itu menjabat sebagai Kadis DPPKBMD Kota Tomohon (2011-2015).
Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Tomohon,Sugandy Putra Mokoagow SH (Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Tomohon), Windhu Sugiarto SH MH, Christomy Bonar SH, Arthur Piri SH dan Eko Nurlianto SH menghadirkan Harold Victor Loloan (Sekot) untuk dimintai keterangan dalam sidang, terkait apakah proyek termasuk pengadaan barang atau pengembangan aplikasi, kontrak kerja dan  amandemen, karena melekat Pengguna Anggaran (PA) yang melakukan fungsi pengawasan. Namun, hingga saat ini aplikasi secara online tidak dapat digunakan.
Dalam keterangan saksi, proyek tersebut menggunakan sistem baru sehingga harus mencari metode baru agar bisa online.
Lanjut saksi, untuk pengadaan  ternyata ada item yang diganti, seperti printer. “Printer hitam putih malah lebih berkwalitas baik dibandingkan printer berwarna,” ujar dia di sidang.
Saksi pun mengiyakan ketika JPU mengingatkan kembali dan memperlihatkan dokumen,  jika  ada tiga komponen barang belum ada, tapi sudah dibayarkan dengan dasar surat pernyataan penyedia akan mengadakan barang.
Menurut JPU, terkait kontrak  pekerjaan modul 1-8 terlihat sama seharusnya pekerjaan itu berbeda. Berdasarkan kontrak tidak ada modul, hanya aplikasi sikolus, dan berpegang pada kontrak, sehingga kontrak untuk software seharusnya sudah jadi.
Terkait amandemen memakai sistem lumsum maka pekerjaan selesai baru dibayarkan seratus persen, akan tetapi penjelasan saksi dalam amandemen ada tiga modul  yang dihilangkan sehingga pembayaran tidak seratus persen yang nyatanya sudah melanggar kontrak. Kontrak juga pada tahun 2013  ternyata pekerjaan tidak selesai, tetapi sudah dibuat berita acara selesainya pekerjaan, yang nyatanya pada 7 September 2014 baru berjalan.
Akan hal itu ketua majelis kemudian mengatakan, “Pengadaan secara lumsum, dibayarkaan seratus persen. Tapi dengan amandemen  menghilangkan modul  kenyataan dibayarkan, ini perhitungan unit price. Dan hingga saat Ini pun menurut saksi-saksi lain tidak bisa online, berarti ada yang bermasalah. Berarti ada hal yang tidak dipenuhi sehingga tidak migrasi datanya,” terang Sugiyanto yang didampingi anggotanya Vincentius Banar dan Wenny Nanda.
Sekot sendiri bersikeras jika pekerjaan sudah baik dan sudah menghasilkan PAD. Memang diakui  di tahun 2013 pekerjaan belum selesai.
“Belum seratus persen pekerjaan karena terkendala KPP Pratama belum memasukkan data, dan memang masih ada sisa pembayaran. Pengadaan memang belum jalan dengan baik karena data belum masuk. Karena itikad baik, kami kemudian membuat amandemen dan menghilangkan modul. Data KPP Pratama belum masuk karena data besaran pajak dan luas tanah belum dimasukkan,” kelit Sekot sembari menambahkan jika saat pemeriksaan BPK tidak ada temuan.
Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi,  KAK (Kerangka Acuan Kerja) lebih dahulu kemudian RUP (Rencana Umum Pengadaan). Seharusnya RUP terlebih dahulu, dimana kontrak mengikuti RUP pengadaan barang software yang sudah jadi, software sismeot berbayar dan lebih mahal, amandemen waktu terkendala anggaran.* (jane)

==========

Tulisan lain:

LEAVE A REPLY