Serahkan LHP Kinerja dan PPDT TA 2020 Secara Daring, Karyadi Ungkap Dua Jenis Pemeriksaan

0
61
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara,  Karyadi, S.E., M.M., Ak., CA., CFrA., CSFA.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara,
Karyadi, S.E., M.M., Ak., CA., CFrA., CSFA.

CINTASULUT.COM,– Di tengah masih menyerangnya Pandemi Covid-19 di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tak menyurutkan kinerja dan tanggung jawab Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara. Senin (21/12/2020) Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Karyadi, SE., MM., Ak., CA., CFrA., CSFA. secara daring menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan PDTT Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 kepada Gubernur Sulawesi Utara, Bupati Minahasa Tenggara, Bupati Minahasa Utara, Walikota Tomohon, dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara, serta para Ketua DPRD di masing-masing daerah.
Adapun LHP yang diserahkan adalah:

1. LHP Kinerja Efektivitas Penanganan Pandemi Covid-19 Semester II Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
2. LHP Kinerja Efektivitas Penanganan Pandemi Covid-19 Semester II Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara;
3. LHP Kinerja Efektivitas Penanganan Pandemi Covid-19 Semester II Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
4. LHP Kinerja Efektivitas Penanganan Pandemi Covid-19 Semester II Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kota Tomohon;
5. LHP Kepatuhan Penanganan Pandemi Covid-19 Semester II Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dan;
6. LHP Kepatuhan Penanganan Pandemi Covid-19 Semester II Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.

Dalam sambutannya Karyadi memaparkan hasil pemeriksaan BPK atas kinerja dan kepatuhan pemerintah daerah dalam penanganan pandemi Covid-19 dengan kesimpulan:

1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Kota Tomohon sudah Cukup Efektif dalam melakukan penanganan pandemi Covid-19;
2. Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih Kurang Efektif dalam melakukan penanganan pandemi Covid-19, dan;
3. Penanganan pandemi Covid-19 Tahun 2020 oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penanganan pandemi Covid-19 dalam semua hal yang material.

Pada kesempatan yang sama Kepala BPK Perwakilan Sulut menyampaikan pendapatan BPK mengenai perlu adanya regulasi yang mengatur standar minimal pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 pada masing-masing provinsi/kabupaten/kota yang disesuaikan dengan karakterisktik dan kondisi daerah masing-masing, baik itu kondisi geografis, kultural maupun sosial ekonomi daerah.
Hal ini diperlukan dalam mengukur kinerja Pemerintah Daerah terkait penanganan COVID-19 agar lebih proporsional sesuai sarana dan prasarana yang ada di daerah.
Standar minimal tersebut perlu diusulkan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat untuk dievaluasi dan dibandingkan dengan Pemerintah Daerah lainnya.
Usai penyerahan LHP secara daring, Kepala BPK RI Perwakilan Sulut, Karyadi saat diwawancarai sejumlah awak media pun memaparkan kedua jenis pemeriksaan tersebut.
“Pada prinsipnya kita sudah melakukan dua pemeriksaan. Pertama, pemeriksaan atas tujuan tertentu. Itu atas kepatuhan pelaksanaan penanganan covid di provinsi sulawesi utara dan kabupaten minahasa utara. Satu lagi jenis pemeriksaan yaitu kinerja. Menguji atas efektifitas penanganan covid 19,” ucap Karyadi seraya menyebutkan daerah-daerah yang dimaksud.
Karyadi pun menguraikan 4 hal penanganan yang diperiksa BPK yaitu, penanganan testing, penanganan tracing, penanganan treatment dan terkait edukasi dan sosialisasi.
Lanjut disampaikan Karyadi, untuk kepatuhan Provinsi Sulut dan Kabupaten Minut sudah sesuai namun untuk kinerja belum efektif. Untuk Minahasa Tenggara dan Bolaang Mongondow Utara itu juga kurang efektif.
“Tentunya BPK juga berpendapat memang ada standar-standar nasional yang mengacu pada WHO. Contoh, testing itu harus dilakukan 1x 24 jam, aturannya begitu secara nasional maupun WHO. Jejaring-jejaring di sini sudah dikerahkan namun masih terbatas,” ucap Karyadi.
“Untuk itu BPK mengharapkan harus ada standar minimal,” ucap dia.
Karyadi pun menyampaikan banyak hal-hal positif terkait penanganan covid 19 yang dilakukan pemerintah baik provinsi dan kabupaten/kota.* (jane)

SHARE

LEAVE A REPLY