CINTASULUT.COM,- Pemandangan menarik terlihat saat Kelompok Kerja (Pokja) Tata tertib DPRD Sulut melakukan pembahasan dalam rapat, Senin (5/12/2016) kemarin. Pasalnya, ada 8 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baru setelah keputusan OPD waktu lalu. Dan masing-masing komisi dari I hingga IV di DPRD Sulut beradu argumen dan pendapat dengan tujuan mendapatkan mitra kerja yang baru.
Bahkan, sempat diusulkan agar Pokja menghadirkan Biro Organisasi yang dinilai lebih paham, di mana SKPD ini akan ditetapkan sebagai mitra kerja dari komisi yang ada. “Kita undang Biro Organisasi saja, daripada kita beradu argumen seperti ini, agar semuanya lebih jelas,” ujar Rasky Mokodompit, politisi Partai Golkar.
Namun usulan tersebut ditanggapi anggota lainnya, Edwin Lontoh. “Kita tidak perlu mengundang siapa siapa, karena pembahasan ini adalah hak dari Deprov. Jadi, biarlah Deprov yang akan menentukan,” lugasnya.
Bukan hanya itu, kata infrastruktur pun diperdebatkan. Ada yang berpendapat, infrastruktur erat kaitannya dengan Komisi III tentang pembangunan sedangkan ada pula yang berpendapat lebih cocok dengan Komisi I dengan alasan bisa saja infrastruktur yang dimaksud adalah pengembangan penduduk.
Namun, walaupun melalui perdebatan yang terkesan serius santai, akhirnya keputusan pun ditetapkan.
Adapun pembagian mitra kerja yang baru di tiap komisi adalah:
- Dinas Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana masuk di Komisi I
- Badan Penelitian dan Pengembangan masuk di Komisi III
- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan masuk di Komisi III
- Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik masuk di Komisi I
- Dinas Kebudayaan masuk di Komisi IV
- Dinas Pangan masuk di Komisi II
- Biro Infrastruktur dan Pengadaa masuk di Komisi III
- Biro Administrasi Ekonomi dan Sumber Daya Alam masuk di Komisi II.* (jane)
==========
Tulisan lain:
- Gempa M 7,1 Guncang Melonguane, Tidak Berpotensi Tsunami
- KPU Sulut Gelar Perayaan Natal dan Tahun Baru, Ardiles Mewoh: Meski Di Tengah Pandemi COVID-19, Saya Yakin dan Percaya, Tuhan Tidak Akan Membiarkan Kita
- Saelangi Tegaskan, Proses Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Tetap Utamakan Protokol Kesehatan
- Jadwal Penetapan Gubernur/Wakil Gubernur Masih Menunggu Surat KPU RI
- Manado Ditimpa Bencana Alam, PDIP Sulut Siapkan Diakonia dan Dapur Umum
- JPKP Sulut Desak Petugas Medis RSUP Kandou Langgar Prokes Disanksi
- Triple H Resmi Dilantik Sebagai Aleg DPRD Sulut, Ketua Dewan Berpesan Ingat Kolose 3:3
- Kawatu Tegaskan Pelayanan Rapid Tes Antigen di DPRD Sulut “Gratis”
- Lombok Tegaskan Tidak Ada Niat Memperlambat Penetapan Ranperda Covid-19
- Suara Jems Tuuk Bergema di Ruang Paripurna, Minta Ganti Sekda dan Kepala BPJS Minahasa
 Tata tertib DPRD Sulut melakukan pembahasan dalam rapat, Senin (5/12/2016) kemarin. Pasalnya, ada 8 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baru setelah keputusan OPD waktu lalu. Dan masing-masing komisi dari I hingga IV di DPRD Sulut beradu argumen dan pendapat dengan tujuan mendapatkan mitra kerja yang baru.){kind=link}