Sidang Dugaan Korupsi Pemecah Ombak di Minut, JPU Hadirkan Saksi Pembuat Proposal

0
110
Tiga saksi yang dihadirkan JPU.
Tiga saksi yang dihadirkan JPU.

CINTASULUT,- Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi Pemecah Ombak di Likupang Kabupaten Minahasa Utara, berbandrol Rp8,8 miliar terus bergulir di Pengadilan Negeri/Tipikor Manado. Kali ini, Selasa (6/3/2018) Jaksa Penuntut Umum (JPU) Bobby Ruswin cs menghadirkan tiga saksi dari Dinas PU yaitu, Irene Theresia Polii, Stenly Polandos dan Bonny Kanter.
Di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Vincentius Banar, SH.MH, ketiga saksi saat memberikan keterangan mengatakan bahwa hanya sebagai pembuat proposal untuk proyek dimaksud. Walaupun demikian, para saksi mengaku dalam proyek tersebut tidak mendapat SK (Surat Keputusan) dari instansi terkait untuk melaksanakan pekerjaan dimaksud.
Saksi pertama, Irene dalam persidangan mengatakan bahwa saksi mendapatkan perintah dari Kadis PU, Steven Koloay untuk membuat gambar untuk proposal. “Hanya diminta untuk membuat gambar, akan tetapi gambar yang diberikan sebelumnya sudah ada. Jadi hanya copy paste, karena gambar yang disodorkan adalah gambar proyek yang sama yang berdampingan dengan proyek yang tengah diperkarakan,” terang Irene.
Dari gambar dimaksud, kata Irene, dibuat RAB (Rancangan Anggaran Biaya). “RAB dibuat oleh Stenly Polandos,” kata Irene. Atas keterangan tersebut, Stenly pun dihadirkan di persidangan.
Menurut Stenly, dalam tugasnya membuat RAB, anggarannya hanya diestimasi atau diperkirakan saja. Keterangan tersebut pun menjadi incaran JPU. JPU Pingkan Gerungan mengejar saksi, lantaran tidak mungkin membuat RAB hanya atas dasar perkiraan saja. Namun kata Stenly, RAB sifatnya proposal dan sesuai aturan bisa diperkirakan saja.
“Aturan membolehkan untuk membuat itu, karena sifatnya baru proposal dan belum dipatenkan menjadi gambar perencanaan proyek. Saya membantu saja atas perintah Kadis PU, jadi tidak di SK-kan sebagai tim perencanaan,” kilah saksi.
Dirinya juga menjelaskan, sesuai aturan proposal tidak bisa menjadi acuan dari perencanaan.
Di samping itu, saksi Stendly mengaku, tidak tahu terkait tahap penyusunan MoU dan atas kewenenangan siapa.
Sementara, ketika JPU menanyakan apakah saksi mendengar kalau Kadis PU memaparkan saat presentase bila daerah yang dimaksud rawan bencana, diiyakan saksi.
Senada dikatakan saksi Bonny, gambar yang dibuat hanya proposal yang belum dipatenkan menjadi rencana proyek. “Hal seperti di PU biasa dilakukan, karena gambar proposal saja yang belum pasti akan dipakai. Kalau sudah menjadi gambar rencana proyek, lain lagi,” tukas Bonny.
Dalam sidang itu juga, ketiga saksi mengaku tidak pernah melihat isi MoU yang dimaksud.
Persidangan kasus Pemecah Ombak ini masih akan terus berlanjut untuk agenda pembuktian. Sesuai agenda, di sidang Kamis ini, JPU akan menghadirkan tiga orang dari BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) Pusat. Dihadirkannya saksi dimaksud dianggap memiliki keterkaitan, lantaran proyek APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) tersebut berasal dari PNPB pusat yang kemudian dikelola BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah).
Patut diketahui, dalam perkara yang merugikan keuangan negara Rp8,8 miliar lebih ini, pihak JPU telah menghantar tiga terdakwa ke meja hijau. Selain terdakwa Rosa dan Stevenson, turut terjerat pula terdakwa RM alias Robby selaku kontraktor.
Dalam dakwaan JPU, ketiga terdakwa ini telah dijerat pidana JPU menggunakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto (jo) Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No 31 Tahun 1999, jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.* (jane)

==========

Tulisan lain:

SHARE

LEAVE A REPLY