Tandatangani MoU, Kejari Manado Siap Kawal Pengadaan dan Penyaluran Sembako oleh Dinsos Manado

0
11
Kajari Manado, Maryono, SH. MH (kiri) Kadis Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado (kanan).
Kajari Manado, Maryono, SH. MH (kiri) Kadis Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado (kanan).

CINTASULUT.COM,- Menyebarnya Covid-19 sejak bulan Maret 2020 lalu yang berdampak pada perekonomian masyarakat, membuat sulitnya untuk memenuhi kebutuhan pokok. Tentu saja ini menjadi perhatian Pemerintah baik Provinsi maupun Kabupeten/Kota. Terlebih, Kota Manado yang merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
Lewat dinas terkait yaitu Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado, Pemerintah Kota (Pemkot) Manado menginstruksikan agar segera mengambil langkah dengan mengadakan sekaligus menyalurkan bantuan terhadap masyarakat terdampak Covid-19. Ini juga merupakan perintah dari Presiden RI, Joko Widodo.
Untuk itu, dalam rangka pengadaan dan penyaluran sembako kepada masyarakat, Dinsos Kota Manado meminta pendampingan hukum lewat Kejaksaan Negeri (Kejari) Manado.
Dan, lewat penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) menegaskan bahwa penyaluran tersebut akan sesuai peraturan yang berlaku.

Kajari Manado, Maryono, SH. MH (kiri) Kadis Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado (kanan).
Kajari Manado, Maryono, SH. MH (kiri) Kadis Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado (kanan).

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), Maryono, SH. MH saat diwawancarai cintasulut.com pun membenarkan bahwa telah dilakukan penandatanganan MoU antar dua belah pihak.
“Ya, Selasa (5/5/2020) telah dilakukan penandatangan MoU antara Dinas Sosial Kota Manado dan Kejari Manado bertempat di gedung kantor Kejari Manado,” tutur Kejari via pesan singkat Whatsapp, Jumat (8/5/2020) siang.
Lanjut dikatakan Kajari Manado, penandatanganan MoU diatas metrai 6000 ini dilakukan langsung oleh Kepala Dinas Sosial Manado, Sammy Kaawoan dan dirinya sebagai Kajari Manado.
“Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kesepakatan kerjasama dalam hal yang meliputi bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain dengan ketentuan sebagaimana dalam pasal-pasal,” ungkap Kajari Manado, Maryono.
Adapun sebagai pihak pertama dalam penandatanganan MoU tersebut adalah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado dan Kejari Manado sebagai pihak kedua.* (jane)

LEAVE A REPLY