Terapkan BTM Secara Langsung MJP Tegaskan Harus Ada SOP yang Jelas

0
17
Melky J. Pangemanan (MJP).
Melky J. Pangemanan (MJP).

CINTASULUT.COM,- Terinformasi bahwa sudah ada sekolah tingkat Menengah Atas dan Menengah Kejuruan di Provinsi Sulawesi Utara, khususnya di Kota Manado yang telah menerapkan belajar tatap muka di tengah Covid-19 masih berlanjut diseriusi Melky Pangemanan, Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara.
Menurutnya, sekolah yang menerapkan belajar tatap muka (BTM) harus mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas.
“Harus ada SOP yang jelas dan terukur dan mengedepankan sisi kemanusiaan,” ucap Pangemanan saat diwawancarai sejumlah awak media, Senin (22/3/2021) di ruang kerjanya.
Lanjut disampaikan Pangemanan, informasi sudah berlangsungnya BTM di beberapa sekolah (SMA/SMK) akan dikonfirmasikan ke instansi terkait.
“Kami akan tanyakan langsung ke Dinas Pendidikan Provinsi Sulut,” kata dia.
Ditegaskan legislator yang akrab disapa MJP ini, ada beberapa hal yang wajib diperhatikan pihak sekolah saat diberlakukannya proses belajar tatap muka di tengah pandemi covid-19 yakni protokol kesehatan.
Untuk itu lanjut Pangemanan, akan dilakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap sekolah-sekolah yang sudah menerapkan Belajar Tatap Muka secara langsung, tentunya dengan basis data dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara.
“Sehingga kami bisa mengkroscek langsung di lapangan apakah sekolah tersebut sudah memenuhi ketentuan. Juga apakah guru, siswa, dan orang tua sudah memberikan ijin kepada peserta didik untuk datang di sekolah,” sebut Anggota Komisi IV Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) ini.
Masih oleh Pangemanan, sekalipun sudah ada program vaksinasi di Sulut harus diimbangi tindakan mengurangi potensi penyebaran virus covid-19.
“Dengan agenda-agenda pertemuan secara virtual. Kalaupun memungkinkan untuk melaksanakan tatap muka secara langsung harus sesuai dengan pedoman protokol kesehatan,” himbau Legislator Dapil Minut-Bitung ini.
Diingatkan Pangemanan, bila didapati ada sekolah yang melanggar maka Dinas Pendidikan Sulut harus memiliki dasar hukum yang jelas.
“Harus ada konsekuensi, ini bukan sesuatu yang uji coba, ini urusan kemanusiaan. Pandemi Covid-19 ini bukan ajang uji coba. Ini benar-benar harus dikaji secara komprehensif,” tutur dia.
Diungkapkan Pangemanan, Komisi IV sudah pernah mengusulkan kepada Dinas Pendidikan Sulut agar menunda kebijakan Sekolah Tatap Muka secara langsung.
“Sebaiknya dihindari dulu sampai program vaksinasi ini diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Sulawesi Utara,” aku Pangemanan seraya menambahkan bila sudah dilakukan vaksinasi secara menyeluruh baru pertemuan secara langsung tersebut dilakukan secara bertahap.
Di akhir wawancara Pangemanan mengusulkan agar Dinas Pendidikan Sulut melakukan inovasi.
“Baik pembelajaran jarak jauh ataupun tatap muka secara langsung. Yang dibutuhkan kebijakan sesuai dengan amanat konstitusi yaitu memberikan jaminan pelayanan pendidikan yang maksimal,” tandas Pangemanan.* (jane)

LEAVE A REPLY