Terkait JKN, Pemprov Tunggu Data Kabupaten/Kota

0
1
dr Debie Kalalo, MSc.PH (kiri) dan James Karinda (kanan).
dr Debie Kalalo, MSc.PH (kiri) dan James Karinda (kanan).

CINTASULUT.COM,- Saat dilakukannya reses oleh Anggota DPRD Sulut James Karinda, SH. MH beberapa waktu lalu di wilayah Tuminting, terserap aspirasi yaitu pemerintah Provinsi Sulut adalah satu-satunya yang belum memberikan anggaran JKN bagi masyarakat Sulut yang tidak mampu. Bahkan, diusulkan pula agar anggaran untuk JKN segera ditata dalam APBD Perubahan 2018.
“Harusnya dalam APBD Perubahan ini sudah masuk. Yang prioritas harus dimasukkan. Ada sekitar 600 ribu masyarakat tidak mampu,” tutur Karinda saat diwawancarai sejumlah awak media usai reses.
Karinda juga menegaskan, pemerintah provinsi wajib memperhatikan hal tersebut.
“Ini sudah undang-undang dan Instruksi Presiden Nomor 7, juga nawacita. Ada sanksinya bagi pemerintah yang tidak menjalankan,” ungkap Karinda.
Menanggapi aspirasi tersebut, Pemerinta Provinsi Sulut lewat Kepala Dinas Kesehatan, dr. Debie Kalalo, MSc. PH saat diwawancarai awak media mengatakan, untuk di susun di APBD Perubahan 2018 dilihat kemampuan kabupaten/kota.
“Bagaimana menyusun jika belum ada datanya dari kabupaten/kota?
Berbagi peran, nantinya bila ada kabupaten/kota yang tidak mampu baru dicover oleh provinsi,” tutur Kalalo, Jumat (6/9/2019) usai jumpa pers di kantor Dinas Kesehatan Sulut.
Ditambahkan Kadis Kesehatan Provinsi Sulut ini, tujuh kabupaten/kota sudah tercover dan telah menyusun di APBDP 2018.
“Yaitu, Minut, Minsel, Mitra, Tomohon, Bitung, Bolsel, dan Sangihe. Mungkin dalam waktu dekat ini ada yang menyusul,” tutur Kalalo.
Ditambahkan pula, saat ini belum ada kabupaten/kota lain yang memberikan usulan.
“Kan harus dihitung dengan teliti. Verifikasi data harus bekerjasama dengan Dinas Sosial,” ucap dia.
Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut, Olly Dondokambey-Steven Kandouw terus memperhatikan dan menyuarakan terkait bantuan kesehatan ini.
“Bahkan dalam rapat-rapat terus diingatkan oleh pak gubernur dan wakil gubernur. Cuman itu, provinsi tinggal menunggu data dari kabupaten/kota,” tandas Kadis Kesehatan Provinsi Sulut.
Sesuai data Dinas Kesehatan Provinsi Sulut terkait cakupan kepesertaan terhadap populasi per kabupaten/kota, realisasi sampai dengan 1 Juli 2018 adalah jumlah penduduk 2.698.699 jiwa. Jumlah peserta 2.248.047 jiwa atau 83,30% dan sisa 450.856 jiwa atau 16,71% yang belum tercover.* (jane)

==========
Tulisan lain:

LEAVE A REPLY