Terkait OPD dan MAD, DATUN Kejati dan Pemprov Sulut Tandatangani MoU

0
7
Kajati Sulut Andi Muh Iqbal Arief, SH, MH dan  Gubernur Sulut Olly Dondokambey, SE   dan Pemprov Sulut menandatangani MoU terkait Optimalisasi Pendapatan Daerah (OPD) dan Manajemen Aset Daerah (MAD) bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN), Selasa (10/9/2019).
Kajati Sulut Andi Muh Iqbal Arief, SH, MH dan Gubernur Sulut Olly Dondokambey, SE dan Pemprov Sulut menandatangani MoU terkait Optimalisasi Pendapatan Daerah (OPD) dan Manajemen Aset Daerah (MAD) bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN), Selasa (10/9/2019).

CINTASULUT.COM,- Memperhatikan pentingnya Optimalisasi Pendapatan Daerah (OPD) dan Manajemen Aset Daerah (MAD) bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN), Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulut dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut melakukan perjanjian kerjasama (MoU). Hal ini pula dipertegas dengan dilakukan penandatanganan MoU antara Kejati dan Pemprov Sulut oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulut, Andi Muh Iqbal Arief, SH, MH dan Gubernur Sulut Olly Dondokambey, SE, Selasa (10/9/2019) sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di Ruang C.J. Rantung Kantor Gubernur.
Proses penandatangan MoU tersebut disaksikan langsung oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang bersama pimpinan instansi yaitu Kanwil BPN Provinsi Sulut, Kanwil DJP Provinsi Sulut dan Bank Pemerintah Daerah Provinsi Sulut, Kepala kejaksaan Negeri se-Sulut, Bupati/Walikota se-Sulut, Pimpinan instansi pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulut, BUMN/BUMD, serta tamu undangan.
Adapun kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari FGD Optimalisasi Penerimaan Daerah dan Manajemen Aset Daerah yang telah dilaksanakan tanggal 09 Juli 2019 lalu, dan juga didasarkan pada pencegahan tindak pidana korupsi sesuai pasal 6 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
Dalam sambutan Kajati Sulut mengatakan, sebagaimana diketahui bahwa di dalam pasal 30 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I disebutkan “ Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan Surat Kuasa Khusus (SKK) dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara dan Pemerintah”.
“Ini berarti bahwa dengan adanya piagam kerjasama, kejaksaan tidak secara otomatis memberikan bantuan hukum kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Kabupaten/Kota se- Sulawesi utara, namun masih perlu dilengkapi dengan Surat Kuasa Khusus (SKK) sebagaimana yang telah disyaratkan dalam UU Kejaksaan R.I tersebut,” tutur Kajati.
Adapun misi dan tugas Kejaksaan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, lanjut Kajati, meliputi penegakkan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain.
Berkaitan dengan tugas dan misi Bantuan hukum sambung Kajati, Instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD, termasuk dalam hal ini pihak pemerintah daerah provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Kabupaten/Kota se- Sulawesi utara diharapkan terjalin komunikasi yang transparan.
“Sehingga, jika terdapat masalah Perdata dan Tata Usaha Negara yang dirasa sulit sekalipun, kejaksaan akan dengan senang hati mencarikan solusi terbaik dengan cara non litigasi maupun cara litigasi,” terang Kajati.
Kajati pun berpesan kepada pihak Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Kabupaten/Kota se- Sulawesi utara agar tidak ragu-ragu menyampaikan permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi dan akan diupayakan penyelesaian sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Ke depan, saya berharap agar kerjasama ini dapat dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen sehingga maksud dan tujuan kita dalam rangka kerjasama ini dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan sejalan dengan Nawacita Presiden Jokowi,” pungkas dia.
MoU berlangsung dengan baik dan lancar. Dari pihak Kejaksaan turut hadir, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun), para Kepala Kejaksaan Negeri se-Sulawesi Utara, Para Kepala Seksi di Bidang Datun Kejati dan Kejari Se-Sulut.* (jane)

==========
Tulisan lain:

LEAVE A REPLY