Terkait WBK/WBBM, Kajati Sulut Minta Arahan SESJAMWAS Kejagung RI

0
14
Kejati Sulut menggelar kegiatan sosialisasi dan monitoring pembangunan satuan kerja zona integritas Menuju WBK dan WBBM di Aula Kejati Sulut, Kamis (23/5/2019).
Kejati Sulut menggelar kegiatan sosialisasi dan monitoring pembangunan satuan kerja zona integritas Menuju WBK dan WBBM di Aula Kejati Sulut, Kamis (23/5/2019).

CINTASULUT.COM,- Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara (Sulut) M.Roskanedi, SH, meminta arahan terkait Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) kepada
Tim Reformasi Birokrasi Kejaksaan R.I, Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan (SESJAMWAS) Kejaksaan RI Tony Tribagus Spontana saat menggelar kegiatan sosialisasi dan monitoring pembangunan satuan kerja zona integritas Menuju WBK dan WBBM di Aula Kejati Sulut, Kamis (23/5/2019).
“Kami berharap mendapatkan lebih banyak masukkan dari Bapak Sesjamwas dan Tim supaya kami dapat bekerja lebih banyak lagi dalam memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Sehingga, kami bisa melaksanakan WBK ini sebagaimana yang diharapkan oleh pimpinan. Kami di sini sudah berusaha semaksimal mungkin dengan kemampuan yang ada pada kami dengan semangat yang begitu tinggi dalam mewujudkan WBK/WBBM ini,” ujar Kajati Roskanedi dalam sambutannya.
Arahan ini juga berlaku untuk lima Kejaksaan Negeri (Kejari) yang sudah melaksanakan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM.

SESJAMWAS) Kejaksaan RI Tony Tribagus Spontana berfoto bersama Kajati Sulut M. Roskanedi dan jajarannya.
SESJAMWAS) Kejaksaan RI Tony Tribagus Spontana berfoto bersama Kajati Sulut M. Roskanedi dan jajarannya.

Selesai sambutanya Kajati, dilanjutkan dengan pemaparan Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM.
Dalam arahan SESJAMWAS, kedatangan di Sulawesi Utara adalah dalam kapasitas sebagai Tim Sosialisasi dan Monitoring untuk memastikan satuan kerja di daerah, bagaimana progres menuju WBK/WBBM.
“Sulut punya lebih dari satu kewajiban untuk membangun WBK. Pertama, Kejati Sulut dan Kejari Manado berdasarkan rekomendasi hasil rapat kerja Kejaksaan RI harus WBK Tahun ini. Kedua, Manado merupakan satu dari dua belas kota yang dijadikan pilot project untuk membangun sistem penanganan perkara terpadu berbasis IT, sebagai salah satu program strategis nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi yang akan didorong sebagai pilot project untuk mengembangkan dan membangun satuan-satuan kerja WBK,” tutur SESJAMWAS, Tony Tribagus Spontana.
Senada dikatakan Kapusdaskrimti Andi Herman dan Kepala Bagian Reformasi Birokrasi Biro Perencanan Riyono, S.H. M.Hum, bagaimana cara, kiat, tips untuk membangun Satuan Kerja Zona Integritas WBK/WBBM.
Diketahui, Kejati Sulut dan lima Kejari yang telah diusulkan sebagai Calon Satuan Kerja Zona Integritas WBK/WBBM kepada Wakil Jaksa Agung RI yaitu Kejari Manado, Kejari Minahasa Selatan, Kejari Bitung, Kejari Tomohon dan Kejari Sangihe untuk dinilai Tim Penilai Internal (Jaksa Agung Muda Pengawasan).
Kegiatan sosialisi dan monitoring berlangsung lancar.
Turut hadir pula dalam kegiatan tersebut yakni, Wakajati Sulut Andi M. Iqbal Arief, SH.MH, Para Asisten, Kabag Tata Usaha, Para Koordinator, Para Kepala Kejaksaan Negeri se-Sulut bersama jajarannya, serta seluruh Pegawai Kejati Sulut.* (jane)

==========
Tulisan lain:

LEAVE A REPLY