Tidaklanjuti Perintah KEJAGUNG RI, Kajati Sulut Instruksikan Seluruh Kajari Awasi Dana Covid-19

0
38
Melalui Video Conference (Vicon), Kajati Sulut Andi Muh Iqbal Arief, SH. MH. didampingi para Asisten, Kabag TU dan para Kasi di Kejaksaan Tinggi Sulut, dalam instruksinya Kajati meminta dilakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran Covid-19.
Melalui Video Conference (Vicon), Kajati Sulut Andi Muh Iqbal Arief, SH. MH. didampingi para Asisten, Kabag TU dan para Kasi di Kejaksaan Tinggi Sulut, dalam instruksinya Kajati meminta dilakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran Covid-19.

CINTASULUT.COM,- Setelah mendapat mandat dari Kejaksaan Agung RI agar Kejaksaan Tinggi melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana yang diperuntukkan bagi pencegahan dan penanggulangan Covid-19, ini dilakukan pula Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Utara (Sulut), Andi Muh Iqbal Arief, SH. MH.
Melalui Video Conference (Vicon), Kajati Sulut didampingi para Asisten, Kabag TU dan para Kasi di Kejaksaan Tinggi Sulut, dalam instruksinya Kajati meminta dilakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran Covid-19.
Pada rapat jarak jauh yang bertempat di Aula Sam Ratulangi, Kamis (30/4/2020) sekitar pukul 10.00 WITA, Kajati meminta seluruh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) agar memantau perkembangan situasi daerah, sehubungan dengan pelaksanaan keadaan darurat Covid-19.
“Termasuk perkembangan pendampingan anggaran refocusing Covid-19 dan pelaksanaan tugas penegakan hukum di daerah masing-masing,” pesan Kajati.
Sebelumnya Kejaksaan Agung mengeluarkan instruksi kepada seluruh Kejati, termasuk Kejati Sulut untuk memantau proses refocusing dan realokasi anggaran untuk percepatan penanganan Covid-19.
Selain memantau, Kejati diminta menjalankan fungsi pendampingan untuk pencegahan penyimpangan.
Adapun isi instruksi yaitu, optimalisasi pelaksanaan pendampingan refocusing kegiatan dan realokasi anggaraan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease (Covid-19).
Jaksa Agung Muda Perdata dan TUN (Jamdatun) dalam proses ini melibatkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah (LKPP), BPKP, Bidang Polhukam PMK, bersama Sesjamdatun, para Direktur di Jamdatun, Kapuspenkum dan Kapusdaskrimti serta para kasubdit di Lingkungan Jamdatun.
Pada penjelasan Jamdatun, Ferry Wibisono mengatakan bahwa in-house training itu untuk memberi pengarahan kepada para Jaksa dalam mendampingi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Hal ini dikaitkan dengan kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi anggaran serta pengadaan barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19).
Diungkapkan lagi, dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Sulut dapat berperan aktif dalam proses pelaksanaan Inpres Nomor 4 Tahun 2020, yakni dengan mendampingi proses refocusing kegiatan dan realokasi anggaran dalam rangka percepatan penanganan pandemi Covid-19.
“Sepanjang masalah hukumnya saja dengan proses kegiatan pendampingan hukum (legal assistance),” mengutip penjelasan Jamdatun.
Terkait itu telah diterbitkan Surat Edaran Nomor 02/G/Gs.2/04/2020 tentang Pedoman Pendampingan Hukum Keperdataan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Keadaan Darurat.
Pelaksanaan vicon berjalan dengan aman dan lancar, yang diisi juga dengan paparan dari Wakajati Sulut A. Dita Prawitaningsih, SH.MH dan para Asisten serta adanya diskusi atau tanya jawab dengan Kajari-Kajari se-Sulut.* (jane)

SHARE

LEAVE A REPLY