Tolak RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan, Puluhan Mahasiswa Sambangi Gedung Deprov Sulut

0
39
Tolak RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan, Puluhan Mahasiswa Sambangi Gedung Deprov Sulut, Rabu (31/10/2018).
Tolak RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan, Puluhan Mahasiswa Sambangi Gedung Deprov Sulut, Rabu (31/10/2018).

CINTASULUT.COM,- Puluhan mahasiswa Kristen yang tergabung dalam Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), dan Kerukunan Mahasiswa Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (Kema KGPM), Rabu (31/10/2018) sambangi gedung kantor DPRD Sulut di bilangan Kairagi Manado.
Adapun penyampaian aspirasi, terkait penolakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pesantren dan Pendidikan Keagamaan, salah satunya Pasal 69 dan 70.
“RUU ini tidak memahami konsep pendidikan keagamaan Kristen di mana ada pendidikan formal melalui sekolah-sekolah yang didirikan oleh gereja-gereja dan ada pendidikan nonformal melalui kegiatan pelayanan di gereja,” seru koordinator aksi Roy Liow dalam orasinya.
Mereka juga mengkritisi adanya batas minimal peserta sekolah minggu dan perizinan untuk sekolah minggu.
“Pendidikan Sekolah Minggu dan Katekisasi merupakan bagian hakiki dari peribadahan gereja, yang tidak dapat dibatasi oleh jumlah peserta karena merupakan bentuk peribadahan,” ujar Roy Liow.
Oleh karena itu, mereka berharap legislator yang duduk di DPRD Sulut bisa meneruskan aspirasi ini ke pemerintah pusat, menolak RUU ini mengatur tentang sekolah minggu dan katekisasi.
“Jika hal ini dibiarkan, akan dikhawatirkan beralih pada model intervensi negara pada agama,” tukasnya.
Setelah sekira 30 menit orasi di halaman DPRD Sulut mereka diterima Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw didampingi Wakil Ketua Stevanus Vreeke Runtu, Wakil Ketua Marthen Manopo, serta anggota DPRD Boy Tumiwa dan Eddison Masengi.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw,SE, berpendapat bahwa apa yang disampaikan para mahasiswa sangat baik.
“Meski kami secara hirarki tidak ada hubungan dengan DPR RI. Tetapi lewat aspirasi ini sangat baik. Mari perjuangkan aspirasi kita tanpa mengganggu dan menuduh orang lain. Saya yakin dari Dapil Sulut di DPR RI punya keinginan untuk menyampaikan aspirasi dari tanah Sulut. Kami berharap kalau bisa dibuat dalam bentuk tertulis akan lebih baik. Kalau sesuatu yang tertulis bisa diteruskan ke DPR RI karena mereka yang berhak,” ujar Angouw.
Sebelumnya, anggota DPRD Sulut Boy Tumiwa mengatakan, prinsipnya apa yang disampaikan setuju dan diterima kemudian diteruskan ke DPR RI.
“Karena negara ini hadir karena ada kebersamaan semua unsur. Hal yang perlu saya sampaikan, jumlah kami perwakilan Sulut hanya enam orang sehingga pembahasan ini masih dalam bentuk rancangan. Melalui berita yang kita baca, rancangan ini belum dibahas atau pansus. Jangan sampai ada salah persepsi tentang ibadah sekolah minggu. Ini ibadah anak-anak yang harus kita luruskan dan sampaikan ke DPR RI bagaimana umat beragama beribadah sesuai agama masing-masing. Ketika undang-undang dibahas mampu mengakomodir keinginan kita semua dan mempersatukan bangsa ini,” tegas Tumiwa.* (jane)

==========
Tulisan lain:

LEAVE A REPLY