Tumbelaka Sesalkan Tidak Terjadi ‘Gayung Bersambut’ Pimpinan Parpol di Sulut Terkait Video Viral

0
2

IMG-20210222-WA0003

CINTASULUT.COM, – Video viral yang berujung dua rekomendasi yaitu usulan untuk memberhentikan James Arthur Kojongian (JAK) sebagai Pimpinan Dewan dan usulan pemberhentian sebagai Anggota Dewan oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), ditanggapi Taufik Tumbelaka, salah satu pengamat politik dan pemerintahan di Sulut.
Menurutnya, gaduh tentang video viral memang dapat dikatakan wajar karena menyangkut sosok yang dianggap menjadi harapan banyak orang. Lanjutan dari gaduh ini memang telah diketahui dan sudah terjadi gema besar.
“Namun terasa menyedihkan ternyata gaduh ini tidak dijadikan momentum memperkuat pembangunan politik dalam hal perbaikan kualitas demokrasi, seperti munculnya pernyataan tegas dari para pemimpin partai politik (parpol) di Sulut untuk bertekad tidak berkompromi dengan para kader dari parpol yang dipimpinnya jika terjadi hal serupa seperti kegaduhan yang menjadi trending topic,” ujar Tumbelaka saat bersua dengan wartawan media ini pekan lalu di Gedung DPRD Sulut.
Pun, tidak terjadi “gayung bersambut” dalam rangka mengambil hikmah dari gaduh video viral menyebabkan sejumlah tanya.
“Apakah para pimpinan parpol terjebak hiruk pikuk kegaduhan itu? Atau para pemimpin parpol alpa mengambil hikmah? Atau para pemimpin parpol tidak berani bersikap karena tidak yakin para kader dalam parpolnya memang tidak memiliki ‘kenakalan’ sama seperti kegaduhan itu? .
“Jika nantinya memang tidak ada pemanfaatan momentum untuk memperkuat kesadaran hak dan kewajiban demokrasi terkait perilaku kader parpol terlebih para wakil rakyat, maka kegaduhan yang telah terjadi akan mubazir,” sebut Tumbelaka.
Padahal lanjut Tumbelaka, suara utama dalam kegaduhan itu sangat jelas pesannya.
“Yaitu menuntut perilaku baik dan tak tercela dari siapapun ‘pejabat publik’ tanpa pengecualian,” ucap dia.
Intinya, tambah Tumbelaka, terasa aneh ada momentum mengingatkan para kader tapi sepertinya momentum ini tidak diambil para pemimpin parpol di Sulut.
“Padahal kan bisa melakukan langkah, misalkan memaksa para kader untuk berjanji dalam semacam pakta integritas khusus tentang kelakuan atau perilaku,” kata yang juga Direktur Eksekutif TAC ini.
Ditegaskan Tumbelaka, jika tidak ada langkah lanjutan pasca video viral tersebut, “Bisa dikatakan tidak ada perbaikan kualitas demokrasi,” tutup Tumbelaka.* (jane)

SHARE

LEAVE A REPLY