Tuntut Netralitas Pejabat ASN di Minsel, Suara Jems Tuuk Berkumandang Lantang di Ruang Paripurna

0
239
Ir. Julius Jems Tuuk
Ir. Julius Jems Tuuk

CINTASULUT.COM,- Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Ir. Julius Jems Tuuk dengan tegas mengatakan agar pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) harus bersikap netral dalam menghadapi Pilkada Serentak 9 Desember 2020.
Dan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN disebutkan bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota dan Permendagri Nomor 01 Tahun 2008 tentang Judi Dalam Pilkada, Jems Tuuk berpendapat oknum pejabat yang belum lama dilantik sebagai Pjs. Bupati di salah satu daerah di Sulut melakukan pembangkangan terhadap Pjs. Gubernur Sulut.
“Oleh karena itu saya meminta kepada bapak penjabat gubernur, DR. Drs. Agus Fantoni, MSi, untuk melakukan investigasi terhadap kasus ini. Jika ditemukan bahwa benar dilakukan pelanggaran, maka sebaiknya dilakukan penggantian penjabat sementara dan dilaporkan kasus ini pada komisi ASN di Jakarta, sehingga penegakan aturan bisa terjadi dengan baik di Sulawesi Utara, ” lantang Tuuk dihadapan Pjs. Gubernur Sulut, Agus Fantoni.
Ditegaskan Legislator dua periode di DPRD Sulut ini, tidak boleh ada ASN yang mengabaikan kepentingan rakyat demi kepentingan pilkada.
“Dan saya bisa pastikan, jika ada pejabat ASN yang bertugas demi kepentingan pilkada, saya akan protes. Sekali lagi, sikap dari bapak Pjs. Gubernur untuk melihat kondisi yang saya sebutkan tadi harus dilakukan dengan tepat dan cepat. Sehingga pelayanan untuk rakyat tidak terabaikan,” ucap Tuuk.
Masih oleh Tuuk, jika benar apa yang dilakukan oknum Pjs. Bupati di Minsel dengan latar belakang pilkada, maka akan merusak pelayanan pemerintah terhadap masyarakat.
Tuuk pun memiliki alasan dugaan telah terjadinya ketidaknetralan pejabat ASN di Minsel tidak boleh terjadi di Sulut.
“Kenapa? Karena regulasi dan sistim pilkada ini akan terjadi secara terus menerus, sehingga bila ini dibiarkan akan menimbulkan preseden buruk bagi kita semua. Sekali lagi saya berharap ini segera dilakukan investigasi. Kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi,” tandas Tuuk.” (jane)

SHARE

LEAVE A REPLY