Tuuk Tantang Punu Berantas ‘Bursa Komoditas’ Beasiswa di DIKDA Sulut

0
19
Ir Julius Jems Tuuk.
Ir Julius Jems Tuuk.

CINTASULUT.COM,- Baru-baru ini Gubernur Provinsi Sulut, Olly Dondokambey melakukan rolling pejabat di eselon 2. Grace Punuh yang sebelumnya sebagai Kepala Dinas Sosial, saat ini menggantikan Gemmy Kawatu di Dinas Pendidikan Daerah (DIKDA) Provinsi Sulut.
Menurut Ir.Julius Jems Tuuk, Anggota DPRD Sulut, Punuh harus mampu melakukan perombakan terkait sistem yang selama ini dijalankan pemimpin yang lama. Contohnya lanjut Tuuk, penyaluran beasiswa yang tidak sesuai dan terkesan menerapkan praktek ‘bursa komoditas’.
“Banyak skali persoalan yang ada di Dinas Pendidikan. Yang ter-capture dari saya pertama adalah beasiswa,” tutur dia saat ditemui sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Senin (12/2/2018).
Diduga, beasiswa tersebut sudah menjadi bursa komoditas. “Yang terjadi di fakta seperti itu. Bursa komoditas itu, siapa yang memberikan penawaran lebih besar, akan mendapatkan beasiswa itu,” ucap Legislator dari PDIP ini.
Dirinya menyesalkan penyaluran beasiswa di era kepemimpinan Kawatu. “Coba tanya, berapa banyak siswa Mongondow yang dapat beasiswa. Bahkan, Fraksi PDIP pun tidak mampu memperjuangkan beasiswa ini. Jadi, di masa kepemimpinan Kawatu betul-betul melanjutkan program pemerintahan sebelumnya. Beasiswa hanya bisa dihitung dengan jari,” kata Tuuk.
Lanjut Tuuk, cara penyaluran beasiswa yang tidak berpihak waktu lalu, tidak bisa dilanjutkan lagi di kepemimpinan OD-SK dan Grace Punuh.
“Sekalipun dua tahun pemerintahan OD-SK berjalan, kebijakan-kebijakan yang diputuskan Pinas Pendidikan tidak berpihak bagi masyarakat Bolaang Mongondow. Kita (masyarakat Bolmong) tidak minta lebih, kita hanya minta keadilan,” tegas Tuuk.
Tuuk juga mengusulkan kepada pemerintah OD-SK agar tidak hanya melakukan rolling terhadap eselon 2. “Kepala-kepala bidang, eselon 3 dan eselon 4 dilakukan perubahan. Dinas pendidikan tidak sejalan dengan pemerintahan OD-SK,” ujar dia.
Bukan hanya beasiswa yang disorot Legislator ini, sertifikasi guru pun tak luput dari perhatian Tuuk.
“Ada enam guru yang sertifikasinya tidak dibayar. Saya punya datanya,” tandas Tuuk.* (jane)

==========

Tulisan lain:

LEAVE A REPLY