UMKM di Sulut Semakin ‘Bergairah’

0
34
P3S bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UKM Sulut dan Esensinews.Com menggelar Zoom Webinar dengan topik ‘Banpres Gairahkan UMKM di Sulut’, senin (16/11) siang.
P3S bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UKM Sulut dan Esensinews.Com menggelar Zoom Webinar dengan topik ‘Banpres Gairahkan UMKM di Sulut’, senin (16/11) siang.

CINTASULUT.COM,- Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) semakin ‘bergairah’. Pasalnya, Pandemi Covid-19 sejak bulan Maret lalu sempat membuat perekonomian di Sulut mandek. Akibatnya, masyarakat pun teramat sulit memenuhi kebutuhan baik primer maupun sekunder.
Jeli dengan keadaan tersebut, Pemerintah Pusat lewat Pemerintahan Presiden Joko Widodo langsung mengambil sikap dengan memperhatikan tumbuh dan berkembangnya UMKM di 34 Provinsi. Sulut pun ikut kecipratan bantuan presiden (banpres) tersebut.
Bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UKM Sulut juga Esensinews.Com, Political And Public Policy Studies (P3S) menggelar Zoom Webinar dengan topik ‘Banpres Gairahkan UMKM di Sulut’, senin (16/11) siang.
Narasumber yang berperan yakni HENRA SARAGIH, S.H., M.H, Asisten Deputi Peraturan Perundang-undangan Kemenkop UKM; Ir. RONALD SORONGAN, M.SI, Kadis Koperasi dan UMKM Sulawesi Utara; Dr. JERRY MASSIE, Ph.D, Direktur Eksekutif P3S; Dr. TRUBUS RAHARDIANSYAH, Pakar Kebijakan Publik; serta Dr. AGNES L. CH.P. LAPIAN, S.E., M.SI, Peneliti P3S bertindak sebagai moderator.
Keynote Speech Pjs Gubernur Sulawesi Utara DR Agus Fatoni MSI mengatakan, sampai kini pemerintah terus menancapkan gasnya usai Bapak Jokowi dan Bapak Ma’ruf Amien dilantik sebagai presiden dan wakil presiden di periode kedua.
Pemerintah pun menargetkan tahun 2020 ini sebanyak 15 juta penerima bantuan UMKM dengan bantuan Rp2,4 juta bagi setiap pelaku usaha (yang memenuhi syarat).
Belum lagi, anggaran pelatihan kartu prakerja yang mencapai Rp.5,6 triliun sampai Bansos Rp92,8 triliun dan program lainya yang diluncurkan Pemerintahan Jokowi.
Sementara, melalui Online Data System (ODS) di Dinas Koperasi dan UMKM Sulut jumlah koperasi yang terdaftar sebanyak  6.301 tersebar di 15 Kabupaten/Kota. Tapi yang aktif hanya 3659 koperasi, yang tidak aktif 2622. Setelah edaran Gubernur melalui Bupati/Walikota tanggal 27 Oktober 2019 koperasi yang mendaftar kembali hanya 1289, tapi setelah dilakukan verifikasi dari jumlah tersebut  ternyata yang aktif dan sehat hanya  325 koperasi.
Dinas Koperasi dan UMKM Sulut terus menggurita dengan meluncurkan puluhan produk lokal, antara lain Oma Yuli Cakalang Saos, Kopi Kawanua, Kopi Redo, Ikan Tandipan Asli, Kacang Shanghai Indry, Kacang Songara Kawangkoan, serta masih banyak lagi.
Pemprov Sulut terus mendorong sektor ini melalui Dinas Koperasi dan UMKM tetap tumbuh subur dan bergairah di tengah pandemi virus corona (Covid-19) yang hingga kini sudah menginfeksi sebanyak 400-an ribu orang di Indonesia dan 50 jutaan di dunia.
Barangkali ada sebuah “beautiful wishes and high hopes” atau harapan yang indah dan besar atas diselenggarakannya kegiatan webinar dengan narasumber yang kredibel dan kompeten.
Ada pepatah : “Where is a will, there is a way” (Di mana ada kemauan, di situ ada jalan). Paling tidak, publik harus cepat merespon rencana dan program pemerintah.
Sinergitas dan sistem transparansi sangat dibutuhkan untuk membangun bangsa ini lebih baik ke depan. Apalagi, Sulawesi Utara memiliki manusia-manusia yang unggul yang mana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2019-2020 di daerah ini skornya mencapai 72,99 dan ini termasuk paling tinggi di Pulau Sulawesi.
Untuk itulah, ‘Bumi Nyiur Melambai’ julukan untuk provinsi yang kaya dengan hasil alam kelapa, pala, padi dan cengkih ini biar tetep progress (maju).
Diketahui, PRDB Sulut kuartal I Tahun 2020 mencapai Rp.31,37 triliun dan ini baik. 69 persen UMKM pun juga perlu dibantu. Ditargetkan sampai akhir tahun 10 juta yang akan di bantu. Pada 2018 lalu jumlah UMKM mencapai 64,19 juta usaha (2018), serapan 117 juta pekerja (2018), menyumbang 61,07 persen PDB (2018), dan menyerap kredit Rp 1.015 triliun (Juni 2018).
Di sisi lain, Kadis Koperasi dan UMKM Sulawesi Utara Ronald Sorongan pun mengakui ada kendala kecil yang terjadi mengenai penerima bantuan UMKM di Sulut.
“Yakni adanya double nama yang dikirim ke pemerintah pusat. Tapi yang pasti Pemprov Sulut akan terus bersinergi dengan pusat guna kelancaran penyaluran bantuan,” ucapnya seraya menuturkan bahwa data BPUM dimana saat ini data terkirim ke Kemenkop RI dan BPKP berjumlah 582.254, data yang sudah diverikasi dan sudah clean sementara berjumlah 216.230 (masih ada sisa data clean akan menyusul). Yang sudah mendapat SK dari Kemenkop berjumlah 140.618 yang diusulkan oleh Diskop Sulut, Bank BRI, Bank BNI, Pegadaian, dan PNM.
Sementara itu, Dr. Jerry Massie, Ph.D, Direktur Eksekutif P3S menuturkan bahwa kegiatan webinar ini sangat membantu guna kelancaran di segi komunikasi antar pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
“Pemprov Sulut dalam hal ini Dinas Koperasi UKM sejauh ini telah berperan aktif, dalam artian bantuan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat di masa pandemi Covid-19 ini sangatlah membantu guna kesejahteraan masyarakat Sulut,” ujar Massie.
Turut hadir juga sebagai peserta yakni Para Dosen dan Mahasiswa UNSRAT, Akademisi, serta Insan pers.* (jane)

LEAVE A REPLY