Ups, Sistem Online PBB Belum Bisa Beroprasi

Kasus dugaan korupsi pengadaan komputer dan aplikasi di DPPKBMD Tomohon

0
77

ilustrasi korupsi

CINTASULUT.COM,- Kasus dugaan korupsi pengadaan komputer dan aplikasi pajak bumi dan bangunan (PBB) di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah (DPPKBMD) Kota Tomohon dengan terdakwa JEI alias Jerry terus bergulir di pengadilan Tipikor. Kali ini menghadirkan saksi Bendahara Pengeluaran DPPKBMD, Jenny Tangkawarouw dan ahli dari Direktorat Pajak Jakarta, Hermawan
Dikatakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Tomohon Windhu Sugiarto SH MH, kepada sejumlah wartawan usai sidang, Rabu (15/3/2017) hari ini bahwa hasil penelitian ahli hingga saat ini sistem online PBB belum bisa beroprasi.
“Pada saat kami minta untuk terjun ke lapangan di kantor DPPKBMD untuk melihat perangkat memang pada saat itu perangkat belum bisa berjalan dengan online,” ungkap JPU sembari menambahkan hingga kini pun sistem online belum berfungsi.
Sementara itu, terkait keterangan saksi dari Jenny Tangkawarouw (bendahara) bahwa sudah berkoordinasi dengan Kepala Dinas DPPKBMD saat itu yaitu Harold Victor Loloan sehingga dilakukannya pembayaran sebanyak dua kali, pertama uang muka dan kedua pembayaran 100 persen, dianggap pihak JPU telah melanggar undang-undang yang berlaku.
“Bendahara pengeluaran sudah berkoordinasi dengan pengguna anggaran dalam hal ini kepala dinas yang lama Bapak Harold Loloang, dan menyampaikan bahwa sudah ada surat pernyataan dari penyedia jasa untuk melengkapi sehingga diminta bendahara untuk mencairkan anggaran itu 100 persen. Ini seharusnya tidak boleh. Sesuai undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, harusnya bendahara menolak perintah dari KPA untuk mencairkan, kalau ngga salah pasal 21 ayat 2 huruf e,” tukas Sugiarto.
Sedangkan agenda selanjutnya dikatakan Sugiarto akan menghadirkan saksi penyedia jasa (PT.Alga com).* (jane)

==========

Tulisan lain:

LEAVE A REPLY