Wabup Sangihe Sesalkan Balita Ikut Tinggal Dalam Sel Bersama Ibunya, Jems Tuuk Desak Kapolri Pecat Kapolres Sangihe

0
1256
Julius Jems Tuuk (kiri) dan Wakil Bupati Sangihe, Helmut Hontong (kanan).
Julius Jems Tuuk (kiri) dan Wakil Bupati Sangihe, Helmut Hontong (kanan).

CINTASULUT.COM,- Diduga melanggar Pasal 158 UU RI No.4 Tahun 2009 jo Pasal 55,56 KUHP, seorang ibu inisial FN bersama puluhan penambang rakyat di Kampung Bowone dan Binebas Kabupaten/Kepulaun Sangihe harus tinggal dalam sel.
Mirisnya, ibu yang notabene adalah sebagai pemilik lahan pertambangan rakyat yang dikelola secara manual ini, lewat foto yang viral di media sosial Facebook, terlihat bersama anaknya berjenis kelamin laki-laki berusia sekitar 3 tahun di dalam sel. Sontak, pemandangan ini mengundang protes sekaligus simpati dari berbagai kalangan.
Bahkan Wakil Bupati Kabupaten/Kepulauan Sangihe, Helmud Hontong, SE pun menyesalkan kejadian tersebut.
Via ponsel Wabup mengatakan, saat dirinya menerima foto tersebut, ia langsung mengunjungi Kapolres Sangihe.
“Iya, saya menanyakan tentang foto yang beredar tersebut di medsos. Dan saat itu pula Kapolres langsung menghubungi Kapolsek Manganitu, tapi mungkin karena jaringan tidak tersambung. Mungkin Kapolsek dipanggil menghadap langsung,” tutur Wabup Sangihe.
Dirinya pun mengungkapkan, sangat menyesalkan ada anak kecil di dalam sel bersama ibunya yang kini tersangkut hukum.
“Saya sesalkan kejadian tersebut. Ini sangat berpengaruh pada psikis anak yang masih berumur hampir 3 tahun. Kalau pun anak ingin bertemu ibunya, seharusnya disiapkan tempat atau ruangan yang layak, bukan di dalam sel,” ucap Wabup Helmud, Selasa (5/5/2020) sore.
Sebagai pemerintah, lanjut Helmud, ia menghimbau agar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi dan berharap agar ditindaklanjuti, tandas dia seraya menambahkan bila informasi yang diterima hari ini bahwa anak balita tersebut sekarang sudah bersama ayahnya dan ibunya sudah dipindahkan ke Polres Tahuna.
Terpisah, Ir.Julius Jems Tuuk pun menilai bahwa Kapolres Sangihe sudah melanggar HAM.
“Ini tercantum dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM,” sembur Tuuk via ponsel, Selasa (5/5/2020).
Dirinya menghimbau agar Kapolda Sulut turun langsung terkait kasus tersebut.
Selain ibu dan anak dalam satu sel, Tuuk juga menilai bahwa penahanan terhadap 20-an penambang rakyat tersebut tidak sesuai prosedur karena tanpa ada surat panggilan dan surat penangkapan dari pihak kepolisian daerah setempat.
“Untuk itu sebagai Ketua APRI Sulut, saya meminta agar Kapolri memecat Kapolres Sangihe,” tegas Tuuk.
Di samping itu, Legislator dua periode di DPRD Sulut ini berpendapat bahwa Kapolres menahan 20-an penambang rakyat tersebut menggunakan pasal 158 UU No 4 Tahun 2009.
“Penambang, menambang di tanah hak milik yang diwariskan nenek moyang mereka dan dijamin oleh UU No.4 Tahun 2009 Pasal 21 sd 26. Pasal 158 UU No.4 tahun 2009 untuk pengusaha,” kata Tuuk.
Sebagai Ketua APRI Sulut, Tuuk akan membawa kasus ini hingga ke proses hukum yang berlaku. Dirinya pun menegaskan akan melaporkan hal ini ke Kemenkumham.
“Sudah minta penangguhan (penahanan) berkali-kali tapi tidak diijinkan. Ini dalam masa Covid-19,” kata Tuuk.
Tuuk meminta agar Bareskrim Polri melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap Kapolres Sangihe.
“Karena diduga sudah melakukan penyalahgunaan wewenang. Di saat Presiden dan Kapolri mengeluarkan perintah agar membebaskan para terpidana karena Covid-19, justru Kapolres Sangihe melakukan perlawanan dengan melakukan penangkapan terhadap 20-an penambang rakyat yang mencari makan,” tegas Tuuk.
Sedangkan FN, anak dari salah satu penambang yang ditahan mengatakan bahwa saat ini ayahnya sedang dalam keadaan sakit.
“Papa saya punya riwayat sakit jantung dan tekanan darah tinggi. Saya sudah minta penangguhan penahanan tapi belum disetujui,” ucap dia juga lewat ponsel.*

LEAVE A REPLY