Walikota Manado Hadiri Penandatanganan MoU antara GMIM dan BPN Kota Manado

Lumentut Akui Persoalan Tanah Sering Jadi Masalah Hukum

0
59
Walikota Manado Vicky Lumentut dan Sekprov Sulut Edwin Silangen menyaksikan penandatanganan MoU antara BPMS GMIM dan Kantor Pertanahan Kota Manado, Selasa (1/8/2017).
Walikota Manado Vicky Lumentut dan Sekprov Sulut Edwin Silangen menyaksikan penandatanganan MoU antara BPMS GMIM dan Kantor Pertanahan Kota Manado, Selasa (1/8/2017).

CINTASULUT.COM,- Walikota Manado DR. Ir. GS Vicky Lumentut SH., Msi., DEA, Selasa (1/8/2017) menghadiri dan menyaksikan penandatanganan kesepakatan bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Masehi Injili Minahasa (BPMS GMIM) dan Badan Pertanahan Kota Manado. Penandatanganan MoU tentang pengurusan hak dan penerbitan sertifikat tanah-tanah milik GMIM itu berlangsung di gedung Jemaat GMIM Bukit Moria Tikala Baru, Kecamatan Tikala, Manado. Kesepakatan bersama itu ditandatangani langsung oleh Ketua BPMS GMIM Pdt. DR. HWB Sumakul MTh dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado Patrick A.A. Ekel, A.Ptnh., MSi. Selain Walikota Manado, penandatanganan itu juga turut disaksikan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut Edwin Silangen, SE, Msi, Pimpinan BPMS GMIM, dan pejabat BPN Sulut.
Walikota Manado Vicky Lumentut menyambut baik MoU antara Kantor Pertanahan Kota Manado dengan BPMS GMIM. Pasalnya, banyak tanah milik GMIM yang diiserahkan secara hibah beberapa tahun lalu, belum memiliki sertiifikat, sehingga sering terjadi masalah hukum.
“Saya dan teman-teman jadi saksi sejarah dalam MoU yang ditandatangani antara Kantor Pertanahan dan pihak BPMS. Banyak aset-aset GMIM yang bermasalah karena tidak memiliki dasar hukum kepemilikan tanah. Karena ini adalah sesuatu yang sulit, dulu diserahkan dalam bentuk hibah tidak diikuti dengan surat-surat jadi masalah hukum sekarang,” ujar Walikota GSVL.
Dikatakan Lumentut, kejadian yang terjadi di GMIM juga dialami Pemerintah Kota (Pemkot) Manado.  Dimana, beberapa aset Pemkot seperti sekolah, kantor, dan tanah lainnya dipermasalahkan secara hukum karena tidak memiliki sertifikat kepemilikan tanah.
“Salah satu masalah di Manado yang sampai ke ranah hukum adalah masalah tanah. Tidak hanya di gereja, di pemerintah Kota Manado juga demikian. Sehingga, muncul persoalan hukum di kemudian hari, bahkan ada yang terpaksa kami keluarkan karena mereka sudah menduduki tanah milik pemerintah,” tandas Walikota GSVL.
Sebelumnya, Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE melalui Sekprov Edwin Silangen mengatakan Pemerintah Provinsi Sulut mengapresiasi langkah Sinode GMIM yang melakukan kerjasama dengan Badan Pertanahan Kota Manado. “Ini adalah terobosan yang sangat baik yang dilakukan gereja dalam menyelesaikan persoalan tanah,” tukasnya.
Ketua BPMS GMIM Pdt DR HWB Sumakul mengakui jika aset gereja banyak yang bermasalah hukum dikarenakan tidak memiliki kekuatan hukum tetap. “Kita berusaha untuk menuntaskan masalah-masalah aset gereja secara hukum. Karena inilah tugas kami, pelayan Tuhan tidak hanya dalam spiritual tetapi juga ikut membantu dalam persoalan hukum menyangkut aset tanah,” tandasnya.
Sedangkan, Kepala Pertanahan Kota Manado Patrick Ekel mengatakan pihaknya sedang melakukan perbaikan dalam pelayanan kepada masyarakat. “Kedepan, dalam melayani masyarakat terkait pengurusan sertifikat tanah kita menggunakan aplikasi dan dapat diakses dengan cepat,” pungkas Ekel.* (hum)

==========
Tulisan lain:

LEAVE A REPLY