Walikota Tomohon Deklarasikan Komitmen Tomohon Bebas Pungli

0
124

stop-pungli

Di sela peringatan Hari Pahlawan tahun 2016, Walikota Tomohon Jimmy F Eman SE Ak mendeklarasikan Tomohon Bebas Pungli, ditandai dengan penandatanganan baliho sebagai komitmen bersama untuk menjadikan Tomohon bebas pungli.
Penandatanganan dilakukan Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah bersama para asisten, serta seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri dari 13 Dinas, 3 Badan, satu KPPT, Pol PP dan dua Perusahan Daerah. Selain itu, tiga bagian di sekretariat daerah (Bagian Perekonomian, Pembangunan, Pemerintahan),  seluruh kecamatan, Puskesmas, dan kepala-kepala sekolah juga ikut membubuhkan tanda tangan sebagai deklarasi anti pungli.  Pada kesempatan itu, Pemkot Tomohon juga membentuk unit pemberantasan pungutan liar.
Dalam arahannya, Walikota berharap kepada unit pemberantasan pungli yang dibentuk agar memperhatikan enam hal.  Pertama, mampu membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungli.  Kedua, melakukan pengumpulan data dan informasi dari SKPD dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi. Ketiga, harus mampu mengkoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan operasi pemberantasan pungli.  Keempat, merekomendasikan kepada SKPD, Walikota dan Wakil Walikota untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai peraturan. Kelima, melaksanakan evaluasi kegiatan pemberentasan pungli.  Serta keenam, melaporkan pelaksanaan tugas paling sedikit satu kali setiap tiga bulan.
“Saya berharap elemen masyarakat yang di dalamnya kita sebagai abdi negara harus mampu menjalankan amanat ini. Cegah sedini mungkin praktik pungli di lingkungan dimana kita berada” ujar Eman.
Selanjutnya menurut Walikota, untuk menciptakan kondisi yang lebih menyentuh pada kepentingan masyarakat, Pemerintah Pusat telah mengambil langkah-langkah strategis dalam rangka menciptakan Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas yang tinggi, melalui Program Pemberantasan Praktik Pungutan Liar (Pungli). Hal ini dilakukan untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus kepentingan-kepentingan publik yang berkaitan dengan ekonomi, penegakan hukum, pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya.* (Fendy)

LEAVE A REPLY