Benny Rhamdani Akui Pernah Ditawari Bisnis ‘Kotor’ Pengiriman PMI

0
5
Benny Rhamdani, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).
Benny Rhamdani, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

CINTASULUT.COM,- Benny Rhamdani, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Republik Indonesia secara blak-blakan mengungkapkan bahwa dirinya pernah ditawari para sindikat untuk melakukan bisnis ‘kotor’ terkait pengiriman Pekerja Migrasi Indonesia (PMI) atau disebut juga Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Namun, secara sadar tawaran tersebut ditolak tegas Benny Rhamdani.
“Saya pernah ditawari Rp 1 Juta per PMI, kalau satu tahun dapat memberangkatkan 100 ribu orang maka mendapatkan Rp100 Milliar. Besar dan saya bisa jadi orang kaya baru. Atau mereka menawarkan opsi kedua, Rp 500 juta per bulan. Besar juga itu, bisa hidup tujuh turunan.Tapi tawaran itu saya tolak, ” ungkap Rhamdani saat diwawancarai sejumlah awak media usai pelaksanaan kegiatan penandatanganan Memorandum of Understanding (Mou) bersama dua Pemimpin Daerah di Sulut yakni Walikota Bitung dan Walikota Tomohon di Aula SH Sarundajang Pemerintah Kota Bitung, Rabu (5/5/2021) siang.
Dengan tegas disampaikan mantan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dan Anggota DPD RI periode 2014-2019 ini bahwa negara tidak boleh kalah menghadapi para sindikit, seolah-olah uang yang mereka miliki bisa mengendalikan negara ini.
“Ini negara hukum, negara yang memiliki pemerintahan termasuk aparatur negara yang disumpah atas nama Tuhan dan Agama,” lantang Rhamdani.
Rhamdani mengungkapkan bahwa dalam penggerebekan sindikat pengiriman PMI tersebut sebanyak 23 kali.
“Kita sudah selamatkan 807 orang calon pekerja migran Indonesia. Dari 23 penggebrekan tersebut, 17 kali saya pimpin langsung,” terang Rhamdani.
Atas tindakan yang melanggar hukum tersebut, Rhamdani pun menghimbau masyarakat yang berkeinginan bekerja di luar negeri, wajib melewati jalur resmi atau berkoordinasi dengan pemerintah setempat maupun BP2MI.
“Bahayanya jika tidak tercatat negara sebagai pekerja migran atau berangkat secara tidak resmi, negara tidak bisa berikan perlindungan secara langsung. Disesalkan jika negara harus hadir ketika mereka sudah mendapatkan masalah. Banyak kasus, seperti kekerasan fisik maupun seksual, gaji yang tak dibayar sesuai kontrak dan PHK sepihak, bahkan diperjual-belikan dari majikan satu ke majikan lain,” tukas Rhamdani.* (Jane)

LEAVE A REPLY