Dianggap Ciptakan Keresahan, Gojek/Gocar Diadukan Organda Manado ke DPRD Sulut

0
126

Hearing DPRD Sulut dengan instansi terkait tentang transportasi online

CINTASULUT.COM,- Gojek dan Gocar kini kian eksis di Kota Manado. Banyak masyarakat dimudahkan dengan hadirnya dua kendaraan berbasis online tersebut. Namun demikian timbul persoalan baru, di mana angkutan umum lain merasa dirugikan atas kehadiran dua angkutan darat online itu. Pasalnya, menurut Ketua Organisasi Gabungan Angkutan Darat (Organda) Kota Manado Kalo Moleong, pendapatan tiap hari berkurang dari sebelumnya.
“Angkutan umum yang sah sudah terjepit penghasilannya,” ujar Moleong saat hearing atau dengar pendapat antara Komisi I, Komisi III, Dinas Perhubungan, Dirlantas Kota Manado, dan Organda.
Lanjut dia, di samping dua angkutan online ini tidak memberikan pendapatan asli daerah (PAD), angkutan online ini juga tidak memiliki ijin. “Saya bingung, mereka beroprasi tanpa ijin. Mereka juga mendirikan satu badan usaha di Kota Manado untuk online secara tidak resmi, seharusnya membuat SIUP atau TDP. Saya sudah mendapat kabar dari pemerintah bahwa mereka tidak memiliki ijin,” ungkap dia.
Untuk itu, Moleong meminta agar segera menutup kedua angkutan online tersebut. “Kenapa kita lama-lama untuk menutup? Saya dengar dari Asisten I waktu kita lakukan aksi demo damai, bahwa mereka tidak punya ijin. Oleh sebab itu kami meminta kepada pimpinan dewan, kita mengambil satu keputusan di tempat ini. Saya melihat bahwa perwakilan dewan provinsi mewakili masyarakat, khususnya pengusaha angkutan yang ada di Sulut,” kata dia.
Lanjut dia lagi, Peraturan Menteri (Permen) Nomor 32 revisi dari Permen 35 dan revisi Permen 32 Tahun 2016 akan diberlakukan pada tanggal 1 April 2017.
“Saya sudah difaks oleh Ketua DPP Organda bahwa ada 11 yang harus dipenuhi angkutan umum resmi,” aku dia.
Dari pihak Dinas Perhubungan Provinsi Sulut, Joy Oroh sebagai Kepala Dinas mengatakan, sudah melakukan penertiban terhadap taksi gelap bekerja sama dengan Ditlantas dan Pol PP. Sedangkan untuk angkutan online yang dikeluhkan saat ini, dikatakan Oroh, untuk angkutan berbasis online ada aturannya. “Ada aturan yaitu Permen 32 Tahun 2016. Itu masuk pada kategori angkutan orang kendaraan bermotor tidak dalam trayek dan masuk pada angkutan sewa. Berkaitan dengan pengoperasian angkutan online ini, perijinannya berdasarkan Permen 32 Tahun 2016 dikeluarkan oleh Dirjen Perhubungan Darat,” jelas Kadis Perhubungan Sulut.
Dalam hearing yang dipimpin Ferdinand Mewengkang (komisi I) dan H.Amir Liputo (komisi III), menghasilkan beberapa rekomendasi. Yaitu, pihak Dinas Perhubungan dan kepolisian agar tetap melaksanakan hasil rapat 10 Oktober 2016 tentang penertiban taksi gelap. Rekomendasi kedua, kendaraan online tidak boleh beroperasi bila belum ada payung hukum,Β  ditertibkan terlebih dahulu sambil menunggu peraturan resmi berlaku. Ketiga, 11 poin yang akan direvisi benar-benar ditegakkan. Penutupan sementara aplikasi Gojek/Gocar sambil menunggu peraturan yang ditetapkan.
Anggota dewan yang turut hadir dalam hearing tersebut yaitu Rasky Mokodompit (Komisi I), Eva Sarundajang (Komisi I), Jenny Mumek (Komisi I), Sjenny Kalangi (Komisi I), Felly Runtuwene (Komisi III), Boy Tumiwa (Komisi III), Dicky Makagansa (Komisi III), dan Ayub Ali (Komisi III).* (jane)

==========

Tulisan lain:

LEAVE A REPLY