DPRD Sulut dan Pemprov Sepakati RAPBD TA 2022 Lewat Paripurna

0
6
Ketua DPRD Andi Silangen saat menandatangani keputusan rapat paripurna.
Ketua DPRD Andi Silangen saat menandatangani keputusan rapat paripurna.

CINTASULUT.COM,- Setelah melewati tiga kali pembahasan lewat rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulut, akhirnya RAPBD TA 2022 disepakati secara bersama lewat rapat paripurna terkait Penetapan Persetujuan APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022.
RAPBD itu ditandatangani tiga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Gubernur Sulut, Rabu (17/11/2021).
Penetapan ini dilakukan setelah melalui pembahasan alot dan penuh dinamika antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulut.

Naskah keputusan RAPBD 2022 menjadi APBD diserahterimakan oleh Ketua DPRD Sulut Andi Silangen kepada Gubernur Olly Dondokambey.
Naskah keputusan RAPBD 2022 menjadi APBD diserahterimakan oleh Ketua DPRD Sulut Andi Silangen kepada Gubernur Olly Dondokambey.

Penandatanganan dilaksanakan saat Rapat Paripurna pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2022.
Rapat paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut, dr Fransiskus Andi Silangen, sekaligus juga menetapkan Program Penetapan Peraturan Daerah (Propemperda)  dan pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2022.

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut Andi Silangen dan dihadiri oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw.
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut Andi Silangen dan dihadiri oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw.

Gubernur Olly Dondokambey dalam sambutannya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara atas penyelenggaraan Rapat Paripurnadengan dua agenda sekaligus.
Menurut Olly, keduanya agenda iniadalah tonggak bagi kita semua dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Tahun 2022 mendatang.
”Saya hormati perwujudan dari Propemperda Provinsi memangbesar memberi pengaruh dan mampu menjawab persoalan-persoalan dalam proses tumbuh kembang daerah. Karena itu, menjadi harapan, keseluruhan Propemperda Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022, dapat terealisasi dan nantinya dapat membawa progres terhadap pembangunan di daerah ini pada tahapan yang lebih maju, sehingga akan membawa Sulawesi Utara semakin maju dan sejahtera,” tandas Olly.

IMG-20211117-WA0031Ia juga meminta Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara turut mengawal Propemperda Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 membahas setiap Rancangan Perda dan  menyempurnakan lewat kajian-kajian komprehensif untuk kemudian dapat disepakati bersama, sebagaimana ditunjukkan dalam proses pembahasan Ranperda tentang APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2022 yang dilakukan pengambilan keputusan.
”Setelah melewati proses pembahasan yang cukup panjang, kita boleh menyepakati bersama muatan dalam APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2022. Saya bersama Wakil Gubernur memantau dengan seksama bahwa proses pembahasan APBD Tahun 2022 berjalan secara dinamis dan komprehensif, namun tetap dalam bingkai ketentuan perundangan yang berlaku,” kata Olly.

Gubernur Olly Dondokambey saat menyampaikan sambutan.
Gubernur Olly Dondokambey saat menyampaikan sambutan.

“Dalam pembahasan, kita pun telah melakukan beberapa penyesuaian, serta memperhatikan prospek dan berbagai aspek antara lain seperti APBD yang masih akan ditujukan untuk penanganan maupun pengendalian, dan penyelesaian pandemi COVID-19.Terutama untuk suksesnya pelaksanaan vaksinasi, untuk pemulihan ekonomi di dalamnya pengembangan UMKM dan pariwisata, serta pelaksanaan program Jaring Pengaman Sosial,” imbuhnya.
Seperti diketahui APBD Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2022 yang disepakati eksekutif dan legislatif meliputi total Pendapatan Daerah sebesar Rp4.000.115.968.022,- (Empat Triliun Seratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Dua Puluh Dua Rupiah).
Total Belanja Daerah sebesar Rp3.817.647.909.769,- (Tiga Triliun Delapan Ratus Tujuh Belas Miliar Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah).
Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp35.000.000.000,- (Tiga Puluh Lima Miliar), dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp217.468.058.253,- (Dua Ratus Tujuh Belas Miliar Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah).
Sebelumnya Ketua Pansus Propemperda, Careg Runtu, dalam sambutannya menyampaikan program Propemperda merupakan instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang dilakukan secara terencana, terpadu dan sistimatis, yang dilaksanakan untuk jangka waktu satu tahun.

Suasana saat berlangsungnya rapat paripurna.
Suasana saat berlangsungnya rapat paripurna.

Propemperda, katanya, disusun berdasarkan skala prioritas dan ditetapkan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disahkan dengan pengertian bahwa pembentukan Perda tersebut sudah menjadi niat atau rencana pemerintahan daerah yang dipadukan dalam wadah Prompeperda.
DPRD Sulut juga menggelar rapat paripurna di hari yang sama tentang Penetapan PROPEMPERDA.* (Advetorial)

LEAVE A REPLY