DPRD Sulut Gelar Paripurna LKPJ Gubernur TA 2016

0
77
Rapat Paripurna DPRD Sulut Membahas LKPJ Tahun Anggaran 2016.
Rapat Paripurna DPRD Sulut Membahas LKPJ Tahun Anggaran 2016.

ADVERTORIAL, CINTASULUT.COM,- DPRD Provinsi Sulut hari ini menggelar rapat paripurna terkait Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur  Tahun Anggaran (TA) 2016. Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua Dewan, Andrei Angouw dan didampingi Pimpinan Dewan lainnya, Wenny Lumentut dan Marthen Manopo diawali dengan pembacaan surat masuk oleh Sekretaris DPRD Provinsi Sulut, Bartolomeus Mononutu.

Sekretaris DPRD Sulawesi Utara Bartolomeus Mononutu (kiri) dan Gubernur Sulut Olly Dondokambey.
Sekretaris DPRD Sulawesi Utara Bartolomeus Mononutu (kiri) dan Gubernur Sulut Olly Dondokambey.

Gubernur Sulut, Olly Dondokambey saat membacakan LKPJ TA 2016 menyampaikan bahwa ada 5 (lima) hal pokok dari materi LKPJ Gubernur Sulut TA 2016. Yaitu, Kebijakan Umum Pemerintahan Daerah, Kebijakan Umum Anggaran, Pengelolaan Keuangan Daerah Secara Makro termasuk pendapatan dan belanja daerah, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, serta Tugas Pembantuan dan Tugas Umum Pemerintahan sebagimana amanat Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007.

Ketua DPRD Sulut, Andrei Angouw didampingi Pimpinan Dewan Wenny Lumentut dan Marthen Manopo.
Ketua DPRD Sulut, Andrei Angouw didampingi Pimpinan Dewan Wenny Lumentut dan Marthen Manopo.

Pada kesempatan itu pula Gubernur mengatakan, kebijakan umum pemerintahan daerah tahun 2016 diarahkan agar sinkron dan sejalan dengan Nawacita pembangunan bangsa. Selanjutnya, untuk memberikan landasan bagi penjabaran kebijakan pemerintah tersebut, setelah melalui proses pembahasan dan pengkajian bersama antara Pemerintah Provinsi Sulut dan DPRD Sulut maka ditetapkanlah APBD TA 2016 melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2015, di mana acuan utamanya adalah kepentingam masyarakat, kontinuitas pembangunan, dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan disiplin anggaran.

Sekretaris DPRD Sulut, Bartomloeus Mononutu saat membacakan surat masuk.
Sekretaris DPRD Sulut, Bartomloeus Mononutu saat membacakan surat masuk.

Adapun menurut Gubernur, sisi anggaran pendapatan daerah ditargetkan Rp.2,907,881,753,492 dan terrealiasasi sebesar Rp.2,885,213,376,681 atau sekitar 99,22 persen. Sedangkan dari sisi Anggaran Belanja Daerah yakni Rp.2,986,450,969,444 dan terrealisasi sebesar Rp.2,801,145,395,510 atau mencapai 93,80 persen.

Gubernur Provinsi Sulut saat membacakan LKPJ TA 2016 di Paripurna
Gubernur Provinsi Sulut saat membacakan LKPJ TA 2016 di Paripurna

Dikatakan pula oleh Gubernur, di tahun 2016 realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah berhasil mencapai target, dibuktikan dengan realisasi PAD Rp.981,071,815,882, atau mencapai 100,18% dari target yang ditetapkan yaitu Rp.979,353,945,492. Di samping itu Sulut juga memperoleh dana perimbangan sebesar Rp.1,923,527,808,000, dan lain lain pendapatan pendapatan daerah yang sah sebesar Rp.7,985,274,000.

Para Anggota DPRD Sulut.
Para Anggota DPRD Sulut.

Namun demikian, dengan nominal tersebut, Pemprov Sulut tetap mengedepankan prinsip efisiensi dan penghematan, sehingga anggaran berbandrol Rp.2,986,450,969,444 hanya digunakan sebesar Rp.2,801,145,395,510, dimana terjadi penghematan anggaran sebesar 6,20 persen.

Para SKPD di rapat Paripurna LKPJ TA 2016.
Para SKPD di rapat Paripurna LKPJ TA 2016.

Gubernur usai membacakan LKPJ TA 2016 juga mengingatkan beberapa hal, termasuk menjalankan satu visi untuk membangun Bumi Nyiur Melambai. Gubernur juga memberikan apresiasi kepada semua pihak terkait dan berharap LKPJ TA 2016 dapat dibahas oleh DPRD Sulut untuk mendapatkan catatan-catatan kritis yang konstruktif bagi perbaikan kinerja pemerintahan.
Diketahui, rapat paripurna itu dihadiri hampir seluruh anggota DPRD Provinsi Sulut, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPIMDA), dan seluruh SKPD.***

==========

Tulisan lain:

LEAVE A REPLY