DPRD Sulut Setujui 2 Ranperda Ini Lanjut Dibahas

0
4

SAVE_20210713_120753

CINTASULUT,- DPRD Provinsi Sulawesi Utara lewat rapat paripurna yang digelar Senin (12/7/2021) siang menyetujui bila dua ranperda inisiatif Dewan dibahas pada tahap selanjutnya. Adapun kedua Ranperda tersebut yaitu, Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas serta Ranperda Pengendalian Sampah Plastik.
Rapat yang dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut, dr. Fransiskus Andi Silangen didampingi dua Pimpinan Dewan yaitu, DR, Victor Mailangkay dan Billy Lombok, SH dengan dihadiri Wakil Gubernur, Steven OD. Kandouw, SE dan Sekretaris Daerah, Edwin Silangen berlangsung dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan ketat.
Rapat paripurna itu juga dalam rangka mendengarkan tanggapan Gubernur dan jawaban fraksi terkait dua Ranperda itu.
Pada kesempatan itu, BAPEMPERDA melalui Anggota DPRD Yusra Alhabsyi di hadapan Eksekutif menjelaskan secara terperinci maksud Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dan Ranperda Pengendalian Sampah Plastik.
Menanggapi itu, Wakil Gubernur Steven Kandouw dalam sambutannya mengatakan perihal Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.
“Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas prakarsa DPRD ini diharapkan dapat menjangkau pemenuhan kesamaan kesempatan untuk penyandang disabilitas, dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat. Termasuk di situ penghormatan, perlindungan, pemenuhan hak penyandang disabilitas demi tercapainya keadilan kesetaraan terhadap kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas dan adil, sejahtera lahir dan batin serta bermartabat,” jelas Kandouw.
Tak hanya itu, Wagub juga memberikan pendapat terkait Ranperda pengendalian sampah plastik.
“Saya mengapresiasi inisiatif dari DPRD perihal Ranperda pengendalian sampah plastik. Harapannya agar ranperda ini segera diselesaikan dan ditetapkan menjadi Perda. Harapan juga Pak Gubernur TPA Regional segera selesai sudah didukung juga oleh regulasi yang terbaik sehingga kerja sama antar kabupaten kota langsung terjadi. Karena kita tahu persis pada pengelolaan nanti harus juga ada regulasi-regulasi lanjutan untuk juga pembagian-pembagian kewenangan, hak maupun pembagian keuntungan di lintas kabupaten dengan Pemerintah Provinsi,” jelasnya.
Di samping itu, Fraksi-Fraksi pun berpandangan dan mengambil kesimpulan untuk menyetujui kedua Ranperda ini untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan mekanisme dan undang-undang yang berlaku.
Turut hadir di rapat paripurna sejumlah Anggota Dewan dan yang lainnya mengikuti lewat virtual, para asisten dan Kepala Dinas terkait. (jane)

SHARE

LEAVE A REPLY