DPRD Sulut Tetapkan Ranperda APBD 2019 Jadi Perda Lewat Paripurna

0
231
DPRD Sulut menggelar rapat paripurna penetapan Perda APBD Sulut 2019.
DPRD Sulut menggelar rapat paripurna penetapan Perda APBD Sulut 2019.

ADVERTORIAL, CINTASULUT.COM,- Setelah melewati pembahasan beberapa hari antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Sulut yang dihadiri langsung Sekretaris Daerah, Edwin H Silangen,SE, akhirya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sulut Tahun Anggaran 2019 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) lewat pelaksanaan rapat paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw, SE didampingi tiga Pimpinan Dewan lainnya yaitu Wenny Lumentut, Marthen Manopo, dan Stevanus V Runtu.
Saat rapat paripurna berlangsung, Senin (19/11/2018) siang, Banggar membacakan beberapa pendapat dan catatan oleh Anggota DPRD Sulut, Inggrid Sondakh. Ada sekitar 19 poin yang menjadi sorotan Tim Banggar antara lain, diharapkan adanya penerimaan pelatihan untuk tenaga pengajar guna meningkatkan kualitas di tingkat SMA, pemberian sarana dan prasarana seperti laboratorium, seragam dan lainnya. Beasiswa untuk mahasiswa berprestasi dan kurang mampu, namun harus ada standar bagi penerima. Bantuan anggaran untuk anak-anak autis, pembangunan puskesmas dan tenaga medis, pengadaan ambulance di daerah terpencil. BPJS wajib memperhatikan sistem dan mekanisme pelayanan agar tidak merugikan masyarakat.

Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw menyerahkan Perda APBD 2019 kepada Gubernur Sulut Olly Dondokambey.
Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw menyerahkan Perda APBD 2019 kepada Gubernur Sulut Olly Dondokambey.

Disamping itu, infrastruktur pun jadi perhatian. Banggar menyorot agar pemerintah provinsi lewat dinas terkait memperbaiki ruas jalan di beberapa daerah. Membangun penerangan jalan di titik rawan kriminalitas. Sedangkan pariwisata dalam menjalankan program tidak dilakukan secara konservatif tapi promosi lewat media sosial atau media online. Selain itu disebutkan juga agar membangun fasilitas olahraga di KONI.
Sementara itu, DPRD pun menyentil terkait minimnya tenaga penyuluh di bidang pertanian juga kegiatan penyuluhannya sehingga perlu ditingkatkan lagi. Yang paling menonjol, diharapkan agar pemerintah mampu menekan angka pengangguran dan memberikan pelatihan khusus bagi anak-anak putus sekolah guna menghasilkan tenaga yang berkualitas. Disamping itu, penyaluran bantuan ke panti asuhan agar adil dan merata dan mensosialisasikan mekanisme untuk memperoleh bantuan. Daerah Kepulauan pun jadi perhatian DPRD Sulut, dan meminta agar dalam APBD 2019 bisa menyediakan 1 unit kendaraan sampah. Persoalan yang kini dihadapi para petani kelapa yakni diperhadapkan dengan anjloknya harga kopra selang beberapa bulan terakhir juga menjadi perhatian para wakil rakyat. Karena itu DPRD Sulut meminta agar pemerintah memberikan solusi.

Penandatanganan berita acara penetapan jAPBD 2019 oleh Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw.
Penandatanganan berita acara penetapan jAPBD 2019 oleh Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw.

Selain pendapat Banggar, ada pula catatan-catatan dari Fraksi seperti dokumen APBD merupakan dokumen perencanaan yang paling kongkrit dan hakiki. Anggaran ini tidak boleh diselewengkan atau dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Fraksi juga memberikan apresiasi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur dalam membangun Rumah Sakit Daerah, namun di sisi lain peningkatan kesejahteraan masyarakat harus lebih dioptimalkan. Fraksi juga mendorong agar alokasi anggaran guna mengantisipasi anggaran untuk tahun politik 2019. Fraksi meminta agar SKPD menandatangani pakta integritas.
Namun demikian, Fraksi dan Banggar menerima dan menyetujui Ranperda APBD 2019 untuk dapat ditetapkan jadi Perda.

Penandatanganan oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey.
Penandatanganan oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey.

Gubernur Sulut Olly Dondokambey saat memberikan sambutan mengatakan, sangat mengapresiasi kerja DPRD Sulut.
“Saya atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan segenap Anggota DPRD Sulut atas penyelenggaraan rapat paripurna ini dan memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2019,” tambahnya.
Olly menuturkan, secara teknis program dan kegiatan dalam Ranperda APBD Provinsi Sulut T.A. 2019 mengacu pada Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019, yakni : Mempercepat kemandirian ekonomi, kedaulatan politik, dan budaya melalui pembangunan infrastruktur yang berkualitas yang tersebar di 10 prioritas pembangunan.
β€œPenanggulangan kemiskinan dan pengangguran; Pembangunan pendidikan; Pembangunan kesehatan; Revolusi mental dan reformasi birokrasi; Infrastruktur dan pengembangan wilayah termasuk wilayah perbatasan; Kedaulatan pangan; Trantibmas dan sukses Pemilu Presiden dan Legislatif; Peningkatan daya saing investasi; Pembangunan pariwisata dan Pengelolaan bencana dan mitigasi iklim,” terangnya.

Penyerahan Perda APBD 2019 oleh Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw kepada Gubernur Olly Dondokambey.
Penyerahan Perda APBD 2019 oleh Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw kepada Gubernur Olly Dondokambey.

Lebih lanjut, Olly mengajak semua pimpinan dan anggota DPRD Sulut untuk terus mengawal kebijakan dan program kerja yang tertata dalam APBD T.A 2019 hingga akhir pelaksanaannya dan menjaga sinergitas dan komitmen kerja bersama dalam mendukung setiap prioritas pembangunan daerah.
β€œDi tahun 2019 nanti kita akan merampungkan pembangunan infrastruktur untuk akses ekonomi ke berbagai wilayah. Di tahun 2019 juga merupakan tahun demokrasi, dimana akan dilangsungkan Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Legislatif, sehingga kondusifitas masyarakat harus menjadi prioritas khusus,” imbuhnya.
Berikut penyusunan struktur RAPBD T.A. 2019 untuk mencapai target 10 prioritas pembangunan tersebut:

  • Pendapatan Daerah
    Total Pendapatan Daerah sebesar Rp4.098.657.797.000,- dengan rincian:
    – Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1.269.244.160.000,-
    – Dana Perimbangan Rp2.702.511.639.000,-
    – Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp126.901.998.000,-
  • Belanja Daerah
    Total Belanja Daerah sebesar Rp4.504.485.841.000,- dengan rincian:
    – Belanja Tidak Langsung, yang terdiri dari: belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga sebesar Rp2.150.949.167.000,-
    – Belanja Langsung, yang terdiri dari: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal sebesar Rp2.353.536.674.000,-
  • Pembiayaan Daerah
    – Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2019 sebesar Rp425.828.044.000,-
    – Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp20.000.000.000,-

Rapat paripurna turut dihadiri jajaran Forkopimda, Ketua DPRD Andrei Angouw, Wakil Gubernur Drs. Steven O.E. Kandouw, Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS., serta para pejabat di lingkup Pemprov Sulut.* (Advertorial)

==========
Tulisan lain:

LEAVE A REPLY