FKP DPRD se-Sulut Hasilkan 11 Rekomendasi, dr Andi Silangen: Ini Jadi Wadah Koordinasi

0
1
Ketua DPRD Sulut, dr. Fransiskus Andi Silangen.
Ketua DPRD Sulut, dr. Fransiskus Andi Silangen.

CINTASULUT.COM,- Forum Komunikasi Pimpinan (FKP) Dewan se-Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) terbentuk. Ini merupakan terobosan baru demi menciptakan kemajuan di 15 kabupaten/kota. Bukan hanya itu, dibentuknya FKP tersebut diharapkan bisa menjadi wadah koordinasi bagi DPRD se-Sulut. Ini pula yang jadi harapan Ketua DPRD Sulut, dr. Fransiskus Andi Silangen.
“Dalam menyatukan persepsi menuju Sulut Hebat dalam rangka kemajuan dari 15 kabupaten/kota yang selama ini menjalankan programnya masing-masing agar disatukan persepsi demi kepentingan masyarakat yang kita cintai” ucap Silangen dalam pertemuan Forum Pimpinan Dewan se-Sulut yang digelar di Luwansa Hotel, Selasa (12/10).
Ada 11 poin penting dalam pertemuan Forum Pimpinan Dewan se-Provinsi Sulawwsi Utara (Sulut).

Foto bersama para Pimpinan DPRD se-Sulut.
Foto bersama para Pimpinan DPRD se-Sulut.

Berikut rekomendasi Forum Pimpinan DPRD Se-Sulawesi Utara (Sulut):

  1. Membentuk Forum Komunikasi Pimpinan (FKP) DPRD Provinsi Sulawesi Utara;
  2. 2. Pelaksanaan Reses DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota agar dilaksanakan secara bersamaan;
  3. Di akhir pelaksanaan reses, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Bupati/Walikota di dapil masing-masing;
  4. Pelaksanaan pertemuan Forum Komunikasi Pimpinan (FKP) DPRD Provinsi Sulawesi Utara, akan dilaksanakan secara berkala setiap enam bulan sekali;
  5. Meninjau kembali Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
  6. Standar Harga Satuan Regional terkait belanja perjalanan dinas agar disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD);
  7. Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif dimohon untuk hak-hak bagi Pimpinan dan Anggota DPRD agar dapat diperhatikan, terutama untuk penghapusan kendaraan dinas pimpinan langsung diberikan kepada pimpinan tanpa melalui proses lelang sebagai bentuk penghargaan;
  8. Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) dan dijadikan Tunjangan Rumah Tangga Pimpinan DPRD;
  9. Pembiayaan Pelaksanaan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, dilakukan secara lumpsum;
  10. Pimpinan dan Anggota DPRD agar dikategorikan juga sebagai Pejabat Negara;
  11. Kelembagaan Sekretariat DPRD agar Tipeloginya diseragamkan menjadi Tipe A, karena semua memiliki beban kerja dan tugas fungsi yang sama dan tidak dilakukan penyederhanaan.* (Jane)
SHARE

LEAVE A REPLY