Gugatan Madya Praja Asal Sulut Terhadap Rektor IPDN Jatinangor Terus Bergulir di PTUN Bandung

0
20
Kuasa Hukum Penggugat, Sofyan Jimmy Yosadi, SH.
Kuasa Hukum Penggugat, Sofyan Jimmy Yosadi, SH.

CINTASULUT.COM,- Kisah seorang Madya Praja Jurgen Ernst Paat asal Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang diberhentikan Rektor IPDN Jatinangor, 19 November 2020 lalu, sekarang ini sedang disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung. Dan, kali ini pada tahap agenda pembuktian.
Sidang yang digelar Kamis (20/5/2021) dipimpin Majelis Hakim PTUN Bandung, Ketua Majelis Hakim Dr. Novy Dewi Cahyati, S.Si., SH., MH. Bersama dua anggota Majelis yakni Faizal Zad, SH. MH., dan Hari Sunaryo, SH. didampingi Panitera Satya Nugraha, SH.
Dikatakan Kuasa Hukum Madya Praja Jurgen Ernst Paat, Sofyan Jimmy Yosadi, SH, pada sidang kali ini dirinya memasukkan bukti tambahan berupa surat dan bukti foto serta bukti elektronik berupa pengakuan salah seorang Praja IPDN Jatinangor, untuk menguatkan gugatan.
“Bukti surat pernyataan dari Jurgen Ernst Paat sebagai penggugat berkaitan dengan kesaksian salah satu Praja yang menjadi korban yakni IAK dengan tujuan agar Majelis Hakim mendapatkan informasi berimbang,” tulis Sofyan dirilis yang dikirimkan via pesan singkat Whatsapp, Kamis (27/5/2021) malam kepada media ini.
Bukti kedua adalah foto yang menunjukkan persahabatan yang sangat akrab antara Jurgen Ernst Paat dengan Praja IAK pasca kejadian serta bukti elektronik yang diperdengarkan di sidang pengadilan, oleh Praja IPDN Jatinangor inisial SP yang menerangkan soal proses pemeriksaan hingga dikenakan hukuman kepada beberapa Praja termasuk kesaksiannya bahwa Jurgen Ernst Paat diperiksa paling terakhir dibuatkan BAP dan selesai itu langsung dibawa ke halaman kampus dan diadakan upacara pemberhentian pada saat itu juga.
“Berdasarkan fakta-fakta persidangan dari beberapa kali sidang dengan agenda pembuktian, sangat jelas mendukung gugatan kami mewakili Madya Praja Jurgen Ernst Paat kepada Rektor IPDN Jatinangor,” ucap Sofyan.
Dalam rilis juga disebutkan bahwa substansi ada dua hal. Pertama, dari kesaksian saksi-saksi pihak Penggugat serta Tergugat dan bukti surat serta bukti elektronik sangat jelas bahwa Jurgen Ernst Paat tidak melakukan kekerasan fisik terhadap Praja adik tingkatnya.
Yang melakukan kekerasan fisik adalah Praja lain inisial JK. Jurgen Ernst Paat tidak memukul. Kesaksian Praja IAK mengatakan Jurgen Ernst Paat mendorongnya. Hal ini sesuai dengan isi gugatan bahwa Jurgen mendorongnya dengan telapak bagian belakang tangan sambil tertawa dengan maksud agar Praja JK tidak melanjutkan aksinya. Dokter IPDN Jatinangor yang dihadirkan dalam sidang oleh Kuasa hukum IPDN Jatinangor mengatakan bahwa sebelum diperiksa kepada korban Praja IAK, terlebih dahulu diadakan wawancara dan Praja IAK mengatakan dia mengeluh dadanya sakit akibat pukulan Praja JK. Soal adanya memar di bagian ulu hati tidak disebutkan dan tidak ada kaitannya dengan Jurgen Ernst Paat.
Berdasarkan fakta-fakta persidangan dari beberapa kali sidang dengan agenda pembuktian, sangat jelas mendukung gugatan kami mewakili Madya Praja Jurgen Ernst Paat kepada Rektor IPDN Jatinangor.
Kedua, fakta-fakta persidangan dan bukti berbagai dokumen dari Pihak Penggugat dan Tergugat menunjukkan bahwa proses pemberhentian Jurgen Ernst Paat jelas merupakan perbuatan melawan hukum, cacat hukum, maladministrasi, dan “abuse of power” kesewenang-wenangan dan arogansi. Proses pemberhentian Jurgen Paat jelas melanggar hukum sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 63 tahun 2015 tentang Pedoman Tata Kehidupan Praja. Prosedur pemeriksaan hingga proses pemberhentian tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam Permen tersebut.
Dari bukti dokumen pihak tergugat Rektor IPDN Jatinangor menunjukkan berita acara rapat pada tanggal 19 November 2020 yang kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya surat Rektor IPDN Jatinangor yang menberhentikan Jurgen Paat terdapat fakta bahwa JURGEN PAAT SUDAH DIBERHENTIKAN SEBELUM DIA DIPERIKSA, sebelum dibuatkan dan ditandatangani BAP. Proses rapat pimpinan IPDN Jatinangor untuk pemberhentian Jurgen Ernst Paat dilakukan sore hari dan Jurgen Ernst Paat baru diperiksa pada malam hari. Padahal, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 63 tahun 2015 tentang Pedoman Tata Kehidupan Praja, proses yang sebenarnya adalah setelah selesai diperiksa para Praja yang dianggap melakukan kekerasan dan ditanda tangani BAP kemudian akan masuk pada tahapan-tahapan yang panjang yakni rapat-rapat serta klarifikasi dan lain-lain.
Kuasa Hukum Sofyan Yosadi pun mengatakan, ketika diminta oleh Ketua Majelis Hakim Dr. Novy Dewi Cahyati, S.Si., SH., MH., selaku kuasa hukum Penggugat, dirinya memberikan beberapa pernyatan akhir, di antaranya bahwa sangat berterima kasih kepada Majelis Hakim serta Panitera dan kuasa hukum Tergugat Rektor IPDN Jatinangor.
Dinamika dalam persidangan adalah hal biasa dan selayaknya tidak menjadikan hal tersebut sebagai persoalan yang bisa membuat kedua belah pihak terputus jalinan silaturahmi.
Saat inipun dirinya menjadi Kuasa Hukum salah satu pejabat di IPDN Tampusu Sulawesi Utara.
“Saya meminta maaf kepada Majelis Hakim dan kuasa hukum tergugat apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama persidangan. Saya mewakili Jurgen Ernst Paat dan keluarganya, menyatakan sangat mendukung kedisiplinan dan menjaga integritas lembaga Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, tidak boleh lagi ada kekerasan dalam dunia pendidikan terlebih khusus IPDN Jatinangor. Namun, harapan kami ketika melihat fakta-fakta dalam persidangan bahwa tidak ada bukti kuat yang menyatakan Klien kami Jurgen Ernst Paat melakukan kekerasan dan kiranya hal ini bisa menjadi pertimbangan Majelis Hakim.
“Dan apabila dengan perkenan Tuhan Yang Maha Kuasa, putusan Majelis Hakim menerima gugatan kami selalu penggugat, maka kami memintakan kepada Rektor IPDN Jatinagor dan jajarannya untuk menerima kembali Jurgen Ernst Paat untuk melanjutkan pendidikan di IPDN Jatinangor. Kami mohon klien kami Madya Praja Jurgen Ernst Paat dididik dengan baik dan dibina lebih baik karena dia orang baik dan termasuk Praja yang berprestasi yang menjadi aset daerah kami Provinsi Sulawesi Utara.
“Saya menyatakan peristiwa ini harus dilihat dari berbagai perspektif yang utuh dan sebagaimana adagium hukum “Lebih baik melepaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah”. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati kita semua, dengan kesehatan dan kesuksesan baik kepada Majelis Hakim, Panitera, para Kuasa Hukum dan Klien kami Jurgen Ernst Paat dan keluarganya yang sedang bergumul dalam peristiwa ini,” papar Sofyan Yosadi yang juga Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PERADI Pergerakan di rilis.
Sidang akan dilanjutkan dengan agenda kesimpulan para pihak yang akan, Kamis (3/6/2021) melalui E-Court tanpa kehadiran para pihak baik Penggugat maupun Tergugat dan sidang putusan akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021.* (jane)

SHARE

LEAVE A REPLY