JAK Masih ‘Sakti’

0
22
Gedung DPRD Sulut, Kairagi.
Gedung DPRD Sulut, Kairagi.

CINTASULUT.COM,- James Arthur Kojongian (JAK) hingga kini mampu mempertahankan statusnya sebagai Anggota juga sebagai salah satu Pimpinan Dewan di lembaga politik DPRD Provinsi Sulawesi Utara.
Pasca rekomendasi Badan Kehormatan (BK) DPRD Sulut yang diketuai Sandra Rondonuwu di Rapat Paripurna 16 Februari 2021 lalu, dimana bunyi rekomendasi menyatakan bahwa James Arthur Kojongian diberhentikan sebagai Wakil Ketua DPRD Sulut, dan untuk pemberhentian sebagai Anggota Dewan diserahkan kepada Partai Politik dalam hal ini Partai Golkar.
Bahkan, setelah dilaksanakannya paripurna tersebut wajah James Arthur Kojongian tidak lagi terpampang sejajar dengan Pimpinan Dewan lainnya seperti di baliho dan diikuti dengan ditundanya pembayaran gaji selama dua bulan dengan alasan pihak Sekretariat DRPD Sulut masih menunggu keputusan Kemendagri, mengingat perbedaan nominal yang harus disalurkan karena ada tunjangan sebagai Pimpinan Dewan, juga belum pastinya Kojongian masuk dalam Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang mana.
Keberatan dengan itu, DPD 1 Partai Golkar Sulut pun mengambil sikap dengan menyurat ke Kemendagri.
Pun, belum lama ini Kemendagri melayangkan surat Nomor 161.71/2354/OTDA kepada Gubernur Sulut,Olly Dondokambey agar memfasilitasi pembayaran gaji James Arthur Kojongian sebagai Wakil Ketua DPRD Sulut.
DPRD Sulut lewat Sekretaris Dewan, Gledy Kawatu saat diwawancarai awak media usai pelaksanaan kegiatan Bimtek Anggota Dewan yang dilaksanakan di Hotel Mercure Minahasa 27 April 2021 membenarkan surat Kemendagri yang ditandatangani Dirjen OTDA yang ditujukan kepada Gubernur.
“Memang ada surat dari Kemendagri yang membalas surat dari DPD Partai Golkar terkait penjelasan hak keuangan dari pak James. Intinya Kemendagri mengingatkan untuk kami membayarkan hak-hak keuangan dari pak James sambil menunggu SK pemberhentian,” ucap Kawatu.
Kawatu pun mengungkapkan langkah Sekretariat DPRD Sulut atas permintaan Kemendagri agar menunggu Keputusan.
“Justru dari awal kami berharap peresmian keputusan pemberhentian dari Kemendagri segera dikeluarkan,” kata dia.
Masih oleh Sekwan sesuai dengan keputusan Badan Kehormatan, diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk memberhentikan Pimpinan dan Anggota bila terbukti melakukan pelanggaran Sumpah-Janji.
“Dan semua mekanisme sudah dilakukan, sudah keluar keputusan DPRD memberhentikan berdasar dari keputusan Badan Kehormatan. Dan sebagai Sekretariat DPRD kami terikat dengan keputusan DPRD.
“Sehingga pada waktu itu kami sambil menunggu dari Kemendagri kita (Sekretariat DPRD Sulut) berfikir tidak membayarkan gaji atau penghasilan sebagai Wakil Ketua karena sebagai kelembagaan Pak JAK sudah diberhentikan,” aku Sekwan.
Sekwan pun mengakui bila ada tafsiran-tafsiran yang berbeda.
“Namun menurut keyakinan kami yang sudah dikonsultasikan dengan perangkat daerah terkait bahwa keputusan pemberhentian dari Badan Kehormatan, keputusan dari Lembaga DPRD adalah final. Kemendagri hanya akan meresmikan. Torang so tau itu (Kita sudah tahu) akan pasti diresmikan kapan pun waktunya,” ujar Sekwan.
Ditegaskan Sekwan, bila gaji JAK dibayarkan sebagai Pimpinan Dewan maka dirinya melawan keputusan DPRD.
Terkesan, surat Kemendagri yang dilayangkan kepada Gubernur Sulut yang intinya membayar hak-hak keuangan JAK sebagai Pimpinan Dewan tidak akan terealisasi.
“Pembayaran hak-hak sebagai Wakil Ketua pasti tidak lepas dari kompensasi yang diberikan bersangkutan dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang sebagai Wakil Ketua. Kan tidak mungkin kami membayarkan tunjangan sebagai Wakil Ketua atau penghasilan sebagai Wakil Ketua kalau tidak melakukan tugas. Kan sudah jelas-jelas tidak melakukan tugas karena sudah diberhentikan oleh lembaga.
“Kalau kami membayarkan juga, resiko ada pada saya sebagai pengguna anggaran,” ungkap Sekwan.
Namun demikian lanjut Sekwan sedang dicarikan solusi terkait pembayaran hak-hak keuangan JAK.
“Kami sudah diskusikan bersama Tim dan akan membayarkan sebagai Anggota karena keputusan lembaga yang mengikat sekretariat dewan. Dan kenyataannya beliau (JAK) sudah tidak lagi menjalankan tugas-tugas sebagai Wakil Ketua sehingga kita mendiskusikan untuk membayarkan sebagai anggota,” terang Sekwan.
Disampaikan juga oleh Sekwan, akan menjawab surat dari Kemendagri.
“Tapi kami sedang menunggu Pak Gubernur meneruskan surat ke DPRD untuk kita jawab. Tentu sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, karena kita akan menjawab poin per poin dari surat Kemendagri tersebut,” tandas Sekwan.* (Jane)

SHARE

LEAVE A REPLY