Kasus Korupsi e-KTP, Tuuk Yakin OD Tak Terlibat

0
124

Julius Jjems Tuuk, legislator DPRD Sulut

CINTASULUT.COM,- Kasus dugaan korupsi e-KTP yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2,314 triliun dan menyeret nama sejumlah petinggi kini sedang jadi trending topic. Tak kurang dari 26 anggota DPR RI Periode 2009-2014 disebut namanya dalam surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam persidangan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta, Kamis (9/3/2017) bulan lalu. Di antara nama-nama yang diduga ikut menikmati aliran dana e-KTP itu, salah satu di antaranya terdapat nama mantan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Olly Dondokambey, yang notabene adalah orang nomor satu di Sulawesi Utara saat ini.
Namun demikian, legislator di DPRD Sulut, Julius Jems Tuuk, meragukan hal tersebut. “Meski nama itu disebutkan, tidak berarti mutlak kebenarannya. Pasalnya, tak ada bukti apakah OD benar terlibat kasus korupsi e-KTP seperti yang dituduhkan dan diungkap di pengadilan,” paparnya.
Tuuk meyakini bahwa Olly Dondokambey tidak terlibat dalam kasus korupsi tersebut.
“Alasannya, dalam pengakuan ini sembarang orang disebut. Kedua, ini pengakuan di persidangan. Nama Pak Olly disebut dalam persidangan karena memang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Jadi itu hasil pemeriksaan terhadap terdakwa. Itu hanya berbicara kata orang, tidak ada fakta-fakta tertulis yang menunjukkan keterlibatan dari Pak Olly. Dan menurut saya, beliau tidak terlibat,” ,” ujar Tuuk yang ditemui sejumlah wartawan di ruang Komisi I.
Tuuk menilai, penyebutan nama Olly dan beberapa politisi lain dalam sidang kasus e-KTP, merupakan tuduhan yang membabi-buta. “Ini mengerikan. Sebab, dengan menyeret nama Pak Olly ke pusaran kasus e-KTP, telah menggiring opini masyarakat untuk menghakimi OD. Bahkan menjurus ke fitnah. Ini sangat subjektif kita men-judge satu persoalan dengan indikasi penilaian seperti itu,” tukas dia. Padahal, menurut Tuuk, walaupun saat itu Olly Dondokambey terdaftar di DPR RI dan duduk di Badan Anggaran (Banggar), bukan berarti setiap kali ada masalah semua anggotanya terlibat.
Oleh karena itu, Tuuk mengimbau, agar masyarakat jeli dalam menyimak masalah hukum tersebut. “Sebab nama yang terungkap di pengadilan belum tentu terlibat, semua ditulis termasuk Ahok. Ini khan perlu pembuktian,” ungkap dia.
Tuuk juga menyayangkan sikap sebagian masyarakat Sulawesi Utara yang begitu mendengar nama Gubernur disebut-sebut, langsung menghakimi seolah-olah benar terlibat. “Ini khan tidak benar. Seharusnya, masyarakat mengedepankan azas praduga tak bersalah,” tuturnya.
Menurutnya, bisa saja ini dilakukan lawan politik yang ingin menjatuhkan Olly Dondooambey dengan cara-cara tidak elegan. “Bisa saja ada oknum-oknum tertentu yang sengaja memainkan lakonnya, dan menyeret orang lain terlibat. Apalagi Pak Olly adalah salah satu tokoh kunci di PDIP,” tegasnya.
Lanjut dia, secara pribadi menghargai kinerja dari pihak berwenang yaitu KPK, Jaksa KPK dan Kepolisian, Penyidik KPK. “Saya senang lembaga anti rasuah ini melakukan penyidikan terhadap proyek e-KTP. Oleh karena itu, biarkan KPK bekerja untuk membuktikan siapa-siapa pihak yang benar-benar terlibat,” ucap Putra Totabuan ini.
Namun demikian Tuuk memaklumi, sebagai manusia KPK bisa saja salah. “Contohnya kasus Hambalang, sampai meja diangkat atau disita KPK, tapi toh dikembalikan. Kenapa? karena tidak ada bukti yang menyatakan Pak Olly terlibat,” terang dia.
Sebelumnya Olly Dondokambey pun memberikan penegasan yang sama kepada media bahwa dirinya tidak terlibat.
“Saya enggak kenal satu orang pun di situ. Bagaimana caranya berkomunikasi dengan saya. Saya waktu itu Ketua Panja Daerah, tidak pernah membahas Panja Pusat di Banggar. Bagaimana harus melibatkan saya. (Tapi) Pimpinan Banggar harus tanda tangan UU APBN,” kata Olly Dondokambey dikutip dari pemberitaan di media.* (jane)

==========

Tulisan lain:

LEAVE A REPLY