Mantan Bupati Bolmong Divonis 5 Tahun Penjara

0
64
MMS divonis 5 tahun penjara dalam Sidang Tipikor di Pengadilan Negeri Manado.
MMS divonis 5 tahun penjara dalam Sidang Tipikor di Pengadilan Negeri Manado.

CINTASULUT.COM,- Mantan Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) MMS alias Marlina, akhirnya mengakhiri sidang kasus Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) tahun 2010, setelah sekian lama bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Manado, Rabu (19/7/2017) sore, dipimpin Ketua Majelis Hakim Sugianto.
Dalam sidang tersebut, MMS yang kini sebagai legislator di DPRD Sulut itu divonis 5 tahun penjara, juga dikenakan denda Rp 200 juta dengan subsider 2 bulan kurungan, dan uang pengganti sebesar Rp 1,250.000.000.
β€œApabila uang pengganti tidak dibayarkan dalam jangka waktu satu bulan, maka semua aset dari terdakwa akan disita untuk dilelang, dan apabila aset terdakwa tidak mencukupi untuk memenuhi uang pengganti maka akan di penjara selama 2 tahun penjara,” ujar Ketua Majelis Hakim.
Oleh Majelis Hakim, terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan Pasal 2 ayat (1), jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Menurut Tim Penasehat Hukum, MMS belum bisa dipastikan apakah akan melakukan banding atau tidak.
“Terdakwa akan pikir pikir dulu,” jawab dia.
Patut diketahui, terdakwa MMS telah didakwa bersalah oleh Jakwa Penuntut Umum (JPU) atas penyalahgunaan dana TPAPD Bolmong sebesar Rp1,2 miliar lebih dengan menggunakan pasal 2 ayat (1), jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambahkan dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 tahun 1999, jo pasal 55 ayat (1) Ke-1, jo pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan primair.
Sedangkan dalam dakwaan subsidair, tim JPU bersandar pada pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 tahun 1999, jo pasal 55 ayat (1) Ke-1, jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
Selain itu, terdakwa juga dijerat dengan pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf f UU RI No 25 Tahun 2003 tentang Perubahan UU RI No 15 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang oleh Tim Penasehat Hukum mengatakan tidak terbukti terdakwa melakukan pencucian uang.* (jane)

==========
Tulisan lain:

LEAVE A REPLY