Serap Aspirasi di Tumaluntung, MJP Transparan Penggunaan Dana Reses

0
10
Suasana reses MJP di Desa Tumaluntung, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, Kamis (26/8/2021).
Suasana reses MJP di Desa Tumaluntung, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, Kamis (26/8/2021).

CINTASULUT.COM,- Melky Jakhin Pangemanan atau kerap disapa MJP, Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), seperti halnya Anggota Dewan yang lain sejak 25 Agustus 2021 mulai melakukan reses atau turun ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing untuk menyerap aspirasi masyarakat.
Saat dilakukannya reses di lokasi ketiga yakni Desa Tumaluntung Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, Kamis (26/8/2021) ada hal menarik yang disampaikan Anggota Dewan yang duduk di kursi Komisi IV Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) ini. Dimana, Melky secara terang menyampaikan kepada masyarakat di desa tersebut terkait dana reses yang diterima setiap Anggota Dewan.
“Dana reses yang disiapkan bagi setiap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Rp. 45.000.000. Anggaran diserahkan kepada Staf Pendamping dengan rincian, ATK Rp.1.000.000, Belanja Cetak Rp.500.000, Belanja Penggandaan Rp.500.000, Belanja Makan Minum Kegiatan Rp. 37.000.000 (Termasuk Pajak), Jasa Sewa Tempat/Ruangan Rp. 6.000.000 (Termasuk Pajak),” ungkap Legislator dapil Minut-Bitung ini.
Ditanya berapa anggaran yang dikeluarkan saat pelaksanaan reses di Desa Tumaluntung secara terang disampaikan Melky, “Belanja makan-minum di Desa Tumaluntung Rp.37.500 x 25 orang jadi Rp. 937.500,” ungkap Melky.
Lebih lanjut disampaikan Melky, setiap Anggota DPRD juga mendapatkan Uang Tunjangan Reses Rp. 12.750.000 (Sudah dipotong PPh 15%) dan Uang Perjalanan Dinas dalam daerah Rp. 400.000 (Daerah Minahasa Utara dan Bitung) serta uang representasi Rp. 75.000 setiap turun ke Daerah Pemilihan dalam agenda Reses.
Adapun aspirasi diterima menyangkut honor para perangkat desa yang dapat disetarakan dengan UMP daerah. Selain itu para perangkat desa juga berharap bisa mendapatkan jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja lewat BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, pengoptimalan THR, dan pengadaan kembali honor untuk Linmas. Selain itu, insentif para kepala jaga dapat diterima rutin setiap bulan serta bisa dinaikan jumlahnya, mengingat selama ini insentif yang diterima masih minim dan terkadang tidak rutin pembayarannya.
Ada pula aspirasi adanya revitalisasi jalan perkebunan “Duo” yang statusnya adalah jalan provinsi, serta perbaikan kurang lebih 10 KM akses jalan menuju wisata alam Dano Tua dan situs budaya Batu Susun. Perbaikan kantor desa tak luput dari aspirasi masyarakat. Warga juga meminta adanya pengadaan lahan untuk mengumpulkan waruga kurang lebih 500M persegi, pengadaan lahan untuk ruang terbuka hijau atau alun-alun desa, pengerasan jalan desa yang menjadi akses menuju SD Inpres desa Tumaluntung, perbaikan drainase jalan perkebunan serta betonisasi bahu jalan pemukiman, akses jalan Kecamatan Kauditan yang rusak parah.
Sementara di bidang kesehatan warga mengharapkan perhatian pemerintah terkait pengadaan alat-alat penunjang dan obat-obatan Posyandu dan Posbindu desa untuk peningkatan kapasitas SDM, pelatihan pencegahan stunting dan pelatihan kader Posyandu yang berkaitan dengan PMBA dan sanitasi, juga pelayanan di Rumah Sakit.
Di samping itu, bidang pendidikan pun dikeluhkan Warga Tumaluntung. Warga sangat mengharapkan adanya beasiswa dari pemerintah. Sebab, selama ini masyarakat kecil merasa sulit mengakses beasiswa pemerintah. Selain itu warga berharap adanya bantuan prasarana untuk pembelajaran daring, dan pengadaan Alat Perlengkapan Edukatif (APE) baik untuk indoor maupun outdoor. Warga juga berharap dalam meningkatkan mutu pendidikan pemerintah dapat membangun gedung PAUD dan pendampingan konsep program sekolah alam.
Aspirasi masyarakat juga aspirasi bidang pertanian/perkebunan/peternakan, perikanan dan kelautan, mengingat Desa Tumaluntung sangat berpotensi untuk pegembangan budidaya ikan tawar.
Bidang Sosial warga mengharapkan adanya pelatihan Multimedia dan Pelatihan Jurnalistik untuk remaja dan Karang Taruna. Selain itu warga mengeluhkan terkait BST yang masih belum tepat sasaran, nama-nama sudah diusulkan tapi yang keluar bukan nama-nama yang diusulkan tersebut. Ada juga terkait UMKM dan pariwisata.
Disampaikan MJP, akan membawa aspirasi-aspirasi masyarakat ke gedung DPRD untuk disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. MJP akan berjuang dan mengawal semua aspirasi yang masuk demi kepentingan masyarakat dan daerah.* (Jane)

SHARE

LEAVE A REPLY