Tak Detail Bahas TMII di Pembahasan LKPJ Ini Komentar Rocky Wowor

0
1

SAVE_20210517_220723

CINTASULUT.COM,- Pada pembahasan LKPJ Tahun Anggaran 2020 waktu lalu, terkesan enggan membahas penggunaan anggaran dan proses pengerjaan Anjungan milik Provinsi Sulawesi Utara di Taman Mini Indonesia Indah (TMII).
Hingga hasil pembahasan LKPJ diparipurnakan tak terdengar soal anjungan tersebut.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulut Tahun 2020, Rocky Wowor, angkat suara terkait polemik pembangunan Anjungan Sulut di Taman Mini Indonesia Indah (TMII).
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sulut ini mengatakan, Pansus LKPJ hanya membahas Tahun Anggaran 2020 sehingga Anjungan Sulut di TMII tidak dibahas secara detail.
“Soal Anjungan Sulut di TMII, LKPJ hanya membahas sesuai PP (Peraturan Pemerintah) 18 tahun 2019. Jadi kami hanya bahas tahun anggaran 2020,” kata Wowor, Selasa (11/5), di gedung DPRD Sulut.
Ia menjelaskan, pada tahun 2020 tidak ada pengganggaran sama sekali untuk Anjungan Sulut di TMII akibat dua kali gagal tender.
“Kenapa dua kali gagal tender, karena di Jakarta itu lock down sehingga tidak ada pekerjaan dan setelah dua kali ditender, tidak ada yang berminat. Jadi untuk tahun 2020 tidak ada dana yang masuk ke TMII. Oleh sebab itu tidak kita bahas secara berkelanjutan di LKPJ,” terang Wowor.
Ia menambahkan, Pansus LKPJ hanya memberikan saran, ke depan jika ditender, kualitas terjamin dan terlaksana dengan baik.
“Di tahun itu tidak ada satu persen pun yang masuk di TMII, kalau dibahas detail berarti nanti di RDP (rapat dengar pendapat). Tindak lanjut di RDP tentu bisa,” ungkapnya.
“Kami (Pansus, red) hanya menanyakan ke pemerintah provinsi (Pemprov) kapan mulai ditender dan dilanjutkan karena kita berharap ini bisa dilaksanakan tahap ke tiga dan tidak ada tanda tanya,” sambungnya.
Ia pun berharap, pembangunan tersebut bisa merangkul semua kabupaten dan kota karena sebelumnya direncanakan ada anggaran dari pemerintah kabupaten/kota.
“Yang kami tanyakan ke pemerintah provinsi, di mana komitmen awal pemerintah kabupaten/kota untuk setiap tahapan. Sampai kami membahas, ternyata setiap kabupaten/kota belum menyetor anggaran. Ini harus ada kerja sama dari pemerintah kabupaten/kota, bukan hanya provinsi,” tandasnya.* (Jane)

SHARE

LEAVE A REPLY